pemerintahan Targetkan Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%, APPDESA: Ganti Anggota Koalisi Nakal!
Fibingunp – JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan kegiatan ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah di mencapai target peningkatan perekonomian sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga di acara Indonesia SEZ Business Diskusi 2024, Mulai Pekan (9/12/2024).
Pada kesempatan yang tersebut sejenis juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang digunakan masuk dan juga aktivitas lapangan usaha dari 24 KEK yang digunakan telah ditetapkan pemerintah dapat memacu peningkatan sektor ekonomi tambahan tinggi. “Mengingat arahan Presiden pada mengejar peningkatan sektor ekonomi delapan persen, salah satunya inisiatif yang digunakan dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai inisiatif pemerintah dalam bidang sektor ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, teristimewa dari koalisi. “Partai kontestan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota komite hingga kader, dari pusat dan juga daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim mencoba terus-menerus positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di area daerah, teristimewa anggota komite di dalam tingkat kota dan juga kabupaten seharusnya dapat menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala peluang yang dimaksud dapat mengganggu kegiatan perekonomian di tempat tempat masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang mana ditunggangi kepentingan lalu iming-iming uang.
“Para anggota majelis ini harus menarik batas tegas kemudian memberikan edukasi untuk publik pentingnya cipta kondisi untuk menggerakkan perekonomian negara yang dimaksud ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan juga Uang
Sebagaimana diketahui bersatu sudah pernah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di dalam kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan di rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Wilayah Bogor selama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, diperkenalkan anggota partai koalisi di rangkaian aksi yang dimaksud menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan Presiden di dalam bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir beberapa pihak, sudah pernah ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan dunia usaha di area sekitar. Apabila anggota koalisi tak sepenuh hati menggalang kebijakan pemerintah, inilah waktu yang digunakan tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai sanggup menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih mereka yang digunakan terpilih di tempat badan baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang mana tiada klir,” pungkasnya.
