Fibingunp – JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menerbitkan kata-kata menanggapi terkait kenaikan usia pensiun pekerja di area Indonesia yang dimaksud terdaftar acara Pemastian Pensiun (JP) menjadi 59 tahun.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengungkapkan jikalau implementasi kebijakan kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun yang dimaksud bukanlah merupakan kebijakan baru. Meski demikian, Shinta mengatakan, pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati secara bersama.
Lebih lanjut, APINDO mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang lebih besar lama pada pencairan faedah jaminan pensiun. Hal ini khususnya bagi perusahaan yang digunakan menerapkan usia pensiun dalam bawah 59 tahun, dimana pekerja perlu menanti pencairan kegunaan masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut.
Kalangan entrepreneur juga menyoroti pentingnya sosialisasi dari pemerintah untuk publik mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar warga mempunyai masa persiapan menuju pensiun, khususnya terkait literasi keuangan juga perencanaan masa depan.
“Dengan masa tunggu yang mana lebih besar panjang untuk pencairan kegunaan pensiun, pemerintah sama-sama dengan perusahaan juga karyawan perlu bekerja serupa untuk menjamin pekerja kita memiliki kesiapan finansial yang memadai,” ujar Shinta di keterangan resminya.
Kebijakan ini tak dan juga merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang dimaksud cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan lalu strategi usaha mereka. Perusahaan yang tersebut sedang melakukan ekspansi usaha tetap saja dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan permintaan operasional.
“Dengan demikian, dampaknya terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada keperluan dan juga strategi masing-masing perusahaan,” pungkas Shinta.
APINDO menilai perlunya menyikapi kebijakan ini secara bijaksana juga kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama, baik bagi karyawan, perusahaan, maupun keberlanjutan dunia perniagaan secara keseluruhan.
