Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Pertemuan Kebangsaan: TNI AL menghadapi Perintah Presiden
Fibingunp – TANGERANG – Ketua Pertemuan Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tak buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tak berdasar dan juga mencederai semangat pengabdian TNI AL yang tersebut selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut dan juga publik nelayan.
“Tindakan TNI AL sama-sama publik nelayan dijalankan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto lalu sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso untuk wartawan, Akhir Pekan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak penduduk nelayan. “Mereka (TNI AL) belaka menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara di dalam laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian dan juga penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan terlibat pada patroli keamanan laut guna menghindari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, dan juga terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di area Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL di melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang digunakan dijalankan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden lalu menjadi wujud pengamalan tugas dia untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengoreksi keras Menteri Trenggono yang mana dianggap tidaklah memahami tugas serta fungsi TNI AL dan juga memproduksi pernyataan yang dimaksud memunculkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana kemudian memahami sikap juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya saja akan memicu polemik serta mengurangi kekuatan sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan kemudian Perikanan yang dimaksud dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial kemudian menimbulkan gaduh.
