Fibingunp – JAKARTA – Peneliti Senior Maarif Institute Endang Tirtana menjadi doktor pertama untuk jurusan Administrasi Publik Fakultas Pengetahuan Sosial serta Pengetahuan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Ibukota ( UMJ ). Dia resmi menyandang penghargaan doktor setelahnya sukses mempertahankan disertasinya di sidang pemasaran doktor Administrasi Publik FISIP UMJ.
Rektor UMJ Ma’mun Murod mengungkapkan bahwa Endang Tirtana menjadi doktor pertama untuk jurusan Administrasi Publik. “Bapak Endang Tirtana resmi menyandang gelar kejuaraan doktor. Dan menjadi yang mana pertama di tempat Administrasi Publik Fisip UMJ,” ucapannya usai sidang terbuka di dalam UMJ, Rabu (5/2/2025).
Endang pada disertasinya mengusung tema Model Partisipasi Muhammadiyah di Penanganan Covid-19: Studi Kasus Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Dia menemukan, keberhasilan Muhammadiyah pada menghadapi krisis dengan peluncuran MDMC.
Karena Muhammadiyah menggunakan pendekatan holistik yang memprioritaskan misi sosial adaptasi, peningkatan sistem juga antisipasi tantangan di tempat masa mendatang.
“Penelitian ini menemukan bentuk partisipasi MDMC pada kebijakan penanganan pandemi penyebaran virus Corona ditopang juga digerakkan oleh proses kolaborasi internal dan juga eksternal juga berbagai sumber daya di tempat tingkat pusat hingga akar rumput,” ujarnya.
“Serta praktik pembaharuan yang dimaksud mampu menjawab permintaan lalu tantangan sehingga mampu mempercepat kebijakan penanganan dampak pandemi di area Indonesia,” kata Endang Tirtana.
Untuk itu, ia menyarankan, Muhammadiyah memulai pembangunan saluran komunikasi yang digunakan lebih besar efektif dengan pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu langkah konkret yang mana dapat diadakan adalah membentuk forum diskusi rutin atau platform digital kolaboratif.
“MDMC perlu meningkatkan evaluasi inisiatif secara mendalam juga berkelanjutan untuk memverifikasi dampak acara terhadap keinginan masyarakat. Selama ini, evaluasi belum menyeluruh, sehingga kualitas partisipasi penduduk belum dapat diukur dengan presisi,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah perlu menerapkan pendekatan kolaboratif lalu inovatif khususnya melibatkan organisasi berbasis agama secara luas pada pengerbangan kebijakan. Mulai dari proses perencanaan kebijakan, implementasi juga evaluasi kebijakan
“Penelitian selanjutnya perlu menguji model partisipasi integratif ini pada konteks krisis lainnya, seperti bencana alam serta krisis kemampuan fisik lainnya melalui berbagai pendekatan ilmiah baik menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif,” pungkasnya.
