Fibingunp – JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala area dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala wilayah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang digunakan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di area Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menyebabkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini dihadiri oleh juga memang sebenarnya tiada ada pelanggaran hukum untuk menolak mengambil bagian retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya inisiatif yang disebutkan tidaklah mengikat kepala area yang mana berada dalam bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, serta dapat semata ke depan instruksi sejenis bisa jadi diarahkan ke DPR,” kata Dedi di keterangannya yang dimaksud diambil Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di dalam Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, apabila itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan lalu legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, mampu semata mengambil bagian menggerakkan massa mengupayakan adanya perubahan, kemudian apabila itu terjadi kedudukan pemerintah pada waktu ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan menurunkan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, juga bukan sewenang mengambil acara populis. Mendahulukan kepentingan bangsa jika dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala tempat serta perwakilan kepala wilayah yang digunakan berasal dari PDIP. Megawati memohonkan kadernya untuk tak mengambil bagian pada kegiatan retreat yang dimaksud diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli pada waktu dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala area serta perwakilan kepala wilayah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di tempat Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang dimaksud sudah ada pada perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala tempat lalu perwakilan kepala wilayah PDI Perjuangan, satu kepala wilayah serta perwakilan kepala area untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di tempat Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang dimaksud ditandatangani Megawati tersebut.
