Fibingunp – JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) memperkuat penuh rencana Kementerian Agama ( Kemenag ) membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Langkah ini dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi lalu kemajuan lembaga pesantren di area Indonesia.
Diketahui, pada waktu ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di dalam bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis). “Saya tentu membantu penuh kebijakan itu (membentuk Dirjen Pondok Pesantren). Pesantren mulai tahun 2019 yang mana lalu sudah ada punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pesantren. Jadi sudah ada seyogyanya dikelola khusus oleh Dirjen,” kata Gus Imin dalam Jakarta, hari terakhir pekan (15/11/2024).
Menko Pemberdayaan Publik itu menyatakan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah bentuk rekognisi Negara terhadap pesantren yang digunakan eksistensinya sudah ada ada berabad-abad silam, berjauhan sebelum Tanah Air ini merdeka. “Karena itu telah sepatutnya pesantren-pesantren kita ini diayomi dengan tambahan penting oleh negara,” ujar Gus Imin.
Tidak hanya sekali rekognisi, Gus Imin menambahkan, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi serta fasilitasi untuk dunia pondok pesantren. Sebab begitu besar kontribusi pesantren bagi berkembang kembang generasi muda yang unggul juga berakhlak.
“Jadi bukanlah cuma akibat jumlahnya yang banyak, sampai 28.000 lebih, tapi faktanya Pesantren ini menjadi lembaga institusi belajar yang bagus, kontribusinya juga luar biasa mencetak generasi-generasi unggul kemudian berakhlak,” tegasnya.
Sebelumnya, Kemenag berikrar membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi juga kemajuan lembaga pesantren di area Indonesia. Saat ini, kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di area bawah Dirjen Pendis.
“Kementerian Agama segera membentuk suatu Direktorat Jenderal khusus yang dimaksud akan mengurus sekaligus mengayomi pondok pesantren,” ujar Menag Nasaruddin Umar di area Jakarta, Kamis, 14 November 2024.
Komitmen ini disampaikan Nasaruddin Umar ketika mengunjungi Harlah ke-42 Pondok Pesantren Islam Miftachussunnah, Istighosah Kebangsaan, kemudian Peringatan Hari Pahlawan di area Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya.
