Fibingunp – RIYADH – Otoritas Pengawasan juga Antikorupsi Arab Saudi (Nazaha) telah lama meluncurkan tindakan keras terhadap korupsi secara besar-besaran pada berbagai kementerian serta lembaga lainnya. Sebanyak 131 orang ditangkap lalu 370 lainnya diselidiki.
Dalam sebuah pernyataan yang dimaksud dirilis pada hari Jumat, otoritas yang disebutkan mengungkapkan telah dilakukan melakukan 3.466 “kunjungan pengawasan” dalam berbagai entitas pemerintah pada bulan Februari, mengungkap tindakan hukum penyuapan, penyalahgunaan wewenang, kemudian pelanggaran lainnya.
Mengutip Gulf News, Hari Minggu (2/3/2025), beberapa dari merekan yang mana ditangkap kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Penyelidikan melibatkan pegawai dari berbagai kementerian kemudian badan pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Garda Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pusat Kota serta Perumahan, juga Otoritas Zakat, Pajak, dan juga Bea Cukai lalu Otoritas Pelabuhan Saudi.
Nazaha berjanji untuk terus maju dengan pergerakan antikorupsinya, dengan menekankan bahwa akuntabilitas masih menjadi landasan integritas pemerintah.
Otoritas yang dimaksud mendesak rakyat untuk melaporkan dugaan korupsi melalui jaringan resminya.
Gebrakan Pangeran Mohammed bin Salman
Pemberantasan korupsi secara besar-besaran merupakan gebrakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi.
Tindakan paling terkenal adalah operasi antikorupsi pada 2017, di area mana otoritas berwenang menangkap banyak pejabat pemerintahan, pengusaha perusahaan lalu para pangeran.
Dari hasil operasi kala itu, pemerintah Arab Saudi mendapatkan lebih lanjut dari USD100 miliar dari dia yang mana ditangkap.
Mereka yang mana ditangkap membayar denda, yang nilainya berbeda-beda tiap orang, atau membuktikan diri tiada bersalah untuk bisa jadi dibebaskan.
Pangeran Mohammed bin Salman pada waktu itu mengungkapkan penangkapan lalu pemidanaan yang disebutkan merupakan sesuatu yang harus dilakukan.
“Nilai [denda] mencapai lebih banyak dari USD100 miliar, tapi tujuan utamanya bukanlah uang. Tujuannya adalah menghukum pelaku korupsi serta mengirimkan sinyal yang digunakan jelas bahwa siapapun yang digunakan melakukan korupsi akan menghadapi hukum,” kata beliau pada 20 Maret 2018.
