Ketua DPR Minta Aparat Netral di area Pemilihan Kepala Daerah 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
Fibingunp – JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan ucapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang digunakan akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, dapat berjalan dengan jujur serta adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia mampu secara bebas memilih calon pemimpin pada daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi dalam Indonesia di tempat mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Hal ini adalah momen pesta rakyat yang mana harus dijalani dengan gembira serta sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan untuk KPU lalu Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan memohon untuk dapat melakukan konfirmasi semua proses pemilihan gubernur yang akan dilangsungkan serentak dalam 545 wilayah berjalan dengan lancar kemudian aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas dalam setiap area yang mana menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika urusan politik pada Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas pada pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang mana berkepentingan menjaga komitmennya untuk meyakinkan pemilihan kepala daerah berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang tersebut mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, pada mana 183 di tempat antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan menggalakkan warga untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri lalu ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Publik dapat melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam lalu foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga menyokong pasangan calon (paslon) juga partai-partai pendukungnya untuk memverifikasi pemilihan gubernur dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
