Fibingunp – JAKARTA – Kebijakan pengelolaan lobster yang dimaksud diatur di Permen KP Nomor 7 tahun 2024 mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Hasil penelitian Universitas Padjajaran (Unpad) baru-baru ini bahkan menyebutkan persepsi nelayan terhadap kebijakan itu dapat meningkatkan kesejahteraan lalu menjaga keberlanjutan lobster.
Ketua Koperasi Putra Lautan Deni Triana Putra mengatakan, sebagai ketua koperasi nelayan yang dimaksud miliki anggota lebih banyak dari 400 orang, dirinya memperkuat penuh kebijakan tata kelola lobster di tempat Indonesia pada waktu ini.
“Dampaknya para nelayan bisa jadi menangkap BBL dengan rasa aman serta nyaman lantaran tiada melanggar peraturan,” ujar Deni, Rabu (27/11/2024).
Praktik ilegal penyelundupan BBL memang benar sangat merugikan nelayan dikarenakan mengancam keberlanjutan lingkungan lobster. Penangkapan yang digunakan tidak ada terdata akan mempengaruhi populasi di tempat alam, sehingga menyulitkan pencarian BBL di area masa mendatang.
Untuk memerangi praktik penyelundupan, nelayan ketika ini diharuskan menjadi anggota koperasi. Selanjutnya koperasi yang mana bergerak membantu nelayan mengurus perizinan berusaha, lalu mengajukan penetapan kuota ke dinas perikanan provinsi melalui dinas kabupaten/kota.
Prosedur itu menciptakan data tangkapan yang mana akurat lalu BBL yang dimaksud diperdagangkan menjadi jelas jika usulnya. Karena hasil tangkapan dicatat oleh dinas perikanan, kemudian mendapatkan Surat Keterangan Asal sebagai ketentuan perdagangan benur ke BLU.
Sekretaris Dinas Perikanan Kota Sukabumi Sri Padmoko mengatakan, kebijakan budidaya lobster yang tersebut mengatur adanya kegiatan budidaya di tempat di lalu luar negeri telah tepat. Karena melegalkan penangkapan benih bening lobster dapat meningkatkan pendapatan nelayan.
Bahkan, legalisasi penangkapan benih bening lobster menguntungkan sejumlah pihak. Tidak sebatas nelayan penangkap, penjual peralatan penangkapan, pengelola warung makan, hingga pemerintah bergabung merasakan manfaatnya. Bagi pemerintah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pembudidaya lobster di tempat di negeri juga terbantu. Sebab sejumlah nelayan yang digunakan sekarang membesarkan sebagian BBL hasil tangkapan sampai ukuran 30 gram lalu dijual ke pembudidaya di area di negeri.
“Kekhawatiran tentang penangkapan BBL dapat merusak lingkungan bisa saja diantisipasi dengan pelepasliaran lobster hasil budidaya,” kata Padmoko.
