Kami berharap kalkulator hijau ini tidaklah hanya sekali sebagai pengukur, tetapi juga katalis untuk pengurangan emisi karbon pada Indonesia
Jakarta – Bank Tanah Air dengan Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha (Kemenko Marves) meluncurkan perangkat lunak Kalkulator Hijau untuk membantu upaya penghitungan serta pelaporan emisi Gas Rumah Kaca perbankan serta pelaku usaha.
“Selamat untuk seluruh pihak berhadapan dengan peluncuran pedoman juga program Kalkulator Hijau yang tersebut telah dilakukan disusun menghadapi inisiatif Bank Tanah Air dengan Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman kemudian Investasi, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan (KLHK) sebagai national focal point dari NDC (Nationally Determined Contribution) atau target pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca), Kementerian ESDM (Energi Narasumber Daya Mineral), dan juga para pihak yang dimaksud terlibat di pasukan panel,” ujar Deputi Kemenko Marves Lingkup Kesepahaman Pengelolaan Lingkungan serta Kehutanan Nani Hendiarti di Gedung Kantor Pusat BI Jakarta, Rabu.
Transisi menuju sektor ekonomi netral karbon (net zero emission) disebut membutuhkan peningkatan penanaman modal hijau yang digunakan sebagian besar bersumber dari pembiayaan sektor keuangan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pembiayaan masyarakat ini diperkirakan semata-mata mampu mengupayakan sekitar 34 persen dari total permintaan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebesar 280 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk mencapai target yang dimaksud telah ditetapkan pada NDC tahun 2030.
Saat ini, pemerintah sedang menyusun Second NDC sebagai upaya Indonesia meningkatkan komitmen mengatasi dampak inovasi iklim global yang digunakan diharapkan dapat selesai pada Februari 2025.
Pembahasan di dalam Second NDC yang mana masih digodok telah dilakukan memasuki tahap finalisasi kemudian sudah ada melalui tahapan konsultasi publik.
Keutamaan ditekankan antara lain terkait target besar pengurangan juga penguatan adaptasi maupun mitigasi emisi GRK melalui sektor industri, energi, limbah, pertanian, dan juga tambahan sektor baru, yaitu kelautan.
Hal ini berarti akan ada peningkatan keinginan anggaran, sehingga diperlukan beraneka pembaharuan guna menghurangi gap pendanaan tersebut.
Dalam melakukan penutupan kekurangan pembiayaan, kebijakan keberlanjutan berubah jadi kunci memacu pembiayaan transisi dan juga mengatasi pembaharuan iklim, teristimewa di dalam negara berkembang.
Melalui koordinasi yang digunakan dikerjakan oleh Kemenko Marves, pemerintahan Nusantara sudah mengembangkan strategi pembiayaan campuran (blended finance) di bentuk organisasi internasional baru yang digunakan dikenal dengan Global Blended Finance Alliance (GBFA) G20 Bali.
Hasil dari Article of Agremeent (AoA) terkait GBFA G20 yang tersebut sudah pernah disepakati di New York, AS, diharapkan dapat diresmikan sebelum penyelenggaraan COP29 (Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) di dalam Baku, Azerbaijan.
Upaya ini merupakan bentuk dukungan pembiayaan transisi guna memitigasi risiko sistemik dari pembaharuan iklim yang digunakan semakin nyata.
“Kita lihat dalam Negara Indonesia juga dampaknya nyata pembaharuan perubahan musim kemudian sebagainya, lalu kalau kita yang digunakan baru-baru ini di dalam Brasil ada kebakaran hutan yang mana sangat luas, sangat besar lalu belum pernah muncul sebelumnya 40 tahun terakhir,” ucapnya.
Terkait hal tersebut, berdasarkan penerapan strategi kebijakan kemudian kegiatan keuangan berkelanjutan yang mana berubah menjadi mandat BI lalu Kemenkeu, bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi serta menurunkan tingkat emisi dari kredit yang tersebut diberikan bank.
Laporan keberlanjutan yang digunakan berisi informasi tentang emisi karbon debitur disebut dapat berubah menjadi pertimbangan pada pemberian pembiayaan di dalam masa mendatang.
Karena itu, BI lalu Kemenko Marves meluncurkan aplikasi mobile Kalkulator Hijau yang diharapkan bermetamorfosis menjadi salah satu media perhitungan juga pemantauan emisi karbon untuk sektor sektor pada upaya menuju perbankan hijau, memacu partisipasi dari lapangan usaha perbankan guna berkontribusi mencapai target penurunan emisi GRK sesuai komitmen nasional, kemudian meningkatkan kualitas penyusunan laporan tahunan perusahaan yang tersebut selaras dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) terkait Sustainability Reporting Standard.
Metodologi yang dimaksud digunakan untuk menghitung dari Kalkulator Hijau sudah ada dikonsultasikan dan juga disetujui oleh KLHK. Kalkulator Hijau versi pertama ini bisa jadi dikembangkan (update) ke versi berikutnya seiring pembaharuan teknologi serta zaman.
Dalam kesempatan yang mana sama, Deputi Pengelola BI Juda Agung menegaskan bahwa perangkat lunak Kalkulator Hijau miliki standar pengukuran emisi karbon guna menghitung jejak karbon.
Tujuan dari pembentukan perangkat lunak yang dimaksud yaitu memantau tingkat kehijauan dari sebuah aktivitas kegiatan ekonomi lalu tingkat keberhasilan menuju sektor ekonomi hijau.
Kalkulator Hijau diharapkan memberikan kemudahan bagi perbankan dan juga dunia bisnis pada pemenuhan keinginan pelaporan (disclosure) yang dimaksud telah mulai dipersyaratkan oleh regulator serta bursa keuangan global.
Dengan adanya disclosure, maka Kalkulator Hijau dinilai dapat membuka akses lebih banyak luas terhadap penanaman modal juga pendanaan hijau dari perbankan maupun dari pangsa keuangan global.
“Kami berharap kalkulator hijau ini tidak ada cuma berfungsi sebagai pengukur, tetapi juga sebagai katalis untuk menggerakkan pengurangan emisi karbon dalam Indonesia. Ini adalah adalah living tools, versi awal dari Kalkulator Hijau yang tersebut mengukur scope 1 (emisi yang muncul secara langsung dari perusahaan sekaligus entitas yang digunakan berada dalam bawah perusahaan tersebut) kemudian scope 2 (emisi dari pembangkit energi yang dimaksud dibeli penyedia utilitas secara bukan langsung),” ungkap Juda Agung.
“Ke depannya, ruang lingkup akan terus diperluas mencakup seluruh aktivitas penghasil emisi secara indirect. Semua aktivitas tentu semata menciptakan sebuah emisi yang dimaksud perhitungannya lebih tinggi kompleks. Untuk pertama ini scope 1 serta scope 2, scope 3-nya (emisi dari operasi industri oleh sumber-sumber yang dimaksud tiada secara segera dimiliki atau dikendalikan oleh suatu organisasi, seperti rantai pasokan, transportasi, penyelenggaraan produk, atau pembuangan) akan segera akan dikembangkan,” kata dia.
Artikel ini disadur dari BI dan Kemenko Marves luncurkan aplikasi Kalkulator Hijau
