Fibingunp – JAKARTA – pemerintahan Amerika Serikat mendesak Google untuk memasarkan Chrome untuk menghidari tuduhan melakukan monopoli bisnis.
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang tersebut diajukan oleh Departemen Kehakiman Negeri Paman Sam mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal yang disebutkan dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar juga kemungkinan mengharuskan Google untuk mengedarkan Android.
Pejabat antimonopoli mengungkapkan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa mengedarkan Android apabila upaya hukum yang dimaksud diusulkan tidaklah mencegahnya mengeksploitasi kendalinya berhadapan dengan sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang tersebut dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google pada internet.
– Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google tidaklah akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul setelahnya putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang tersebut memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada lingkungan ekonomi mesin pencari, sudah pernah melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker mengungkapkan pejabat Departemen Kehakiman “memilih untuk mengupayakan program intervensionis radikal”.
Walker menyatakan solusi ini “akan merusak beberapa orang barang Google” kemudian merusak pembangunan ekonomi perusahaan pada teknologi seperti kecerdasan buatan.
“Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang digunakan melampaui batas yang dimaksud belum pernah terjadi sebelumnya yang dimaksud akan merugikan konsumen, pengembang, kemudian bidang usaha kecil Amerika — kemudian membahayakan kepemimpinan ekonomi lalu teknologi global Amerika,” tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok sektor Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai “fantastis” kemudian bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan jikalau Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang berpotensi menyeret persoalan hukum yang disebutkan ke Mahkamah Agung AS.
