Fibingunp – JAKARTA – Indonesia miliki kapasitas dan juga kemampuan besar pada mengatur emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan besar unit karbon yang diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi deskripsi kemampuan negara pada menjalankan emisi karbon. otoritas juga sudah mengeluarkan beberapa orang regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 lalu Peraturan OJK no 14/2023 yang tersebut mengatur perdagangan karbon melalui lingkungan ekonomi karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, pada acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional serta 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan kemungkinan besar yang digunakan dimiliki, Indonesia bisa jadi menjadi pemain kunci di dalam bursa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai proses offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan dapat membantu seluruh pengambil langkah di menjalankan perdagangan karbon pada Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 partisipan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa jadi memberikan solusi yang tersebut lebih tinggi konkret terkait perdagangan karbon lalu juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih banyak di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Jaringan Internet of Things (IoT), dan juga bursa karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran dia pada meyakinkan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk pertumbuhan yang digunakan berkelanjutan.
Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem serta pangsa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi banyak negara, termasuk Indonesia, di area mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu teristimewa akibat adopsi teknologi yang dimaksud umumnya membutuhkan waktu lebih lanjut panjang lalu nilai pembangunan ekonomi yang cukup besar. Pengenalan pangsa karbon Indonesia lalu meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC serta carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner kemudian Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, pangsa karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila tiada dimaksimalkan maka orang lain yang mana akan memanfaatkan keuntungan yang dimaksud dapat didapat dari bursa karbon,” kata dia.
