Denny JA Ungkap Angka Golput di dalam 7 Provinsi Terbesar pada pemilihan kepala daerah 2024, Tertinggi DKI
Fibingunp – JAKARTA – Angka golput pemilihan kepala daerah 2024 lebih banyak besar dibandingkan pemilihan kepala daerah 2019. Berdasarkan data LSI Denny JA, rata-rata nomor golput pemilihan gubernur 2024 dalam 7 provinsi terbesar di area Indonesia mencapai 37,63%, sementara pada Pemilihan Kepala Daerah 2019 lebih lanjut rendah 31,40% atau naik 6,23%.
“Meningginya golput adalah tanda bahwa demokrasi kita terluka; ia adalah pengumuman bisu dari merek yang dimaksud memilih untuk tiada berharap, tidak ada percaya, dan juga tidak ada lagi mengawasi pemilihan umum sebagai cahaya dalam ujung Lorong,” kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali di analisis hasil quick count pemilihan kepala daerah 2024, Rabu (4/12/2024).
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 27 November 2024, LSI Denny JA mengadakan quick count di tempat 7 provinsi terbesar pada Indonesia. Masing-masing Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan juga DKI Jakarta.
Quick count yang diadakan menunjukkan tingkat partisipasi yang digunakan bervariasi. Partisipasi pemilih pemilihan gubernur Jabar 63,02%, golput 36,98%; Jawa Timur partisipasi pemilih 65,32%, golput 34,68%; Jawa Tengah partisipasi pemilih 70,52%, golput 29,48%; Banten partisipasi pemilih 63,90%, golput 36,10%.
Kemudian Sumatera Utara partisipasi pemilih 53,59%, golput 46,41%; Sulawesi Selatan partisipasi pemilih 70,16%, golput 29,84%; juga DKI Ibukota partisipasi pemilih 53,09%, golput 46,91%.
“Dari data ini, DKI Ibukota Indonesia mencatat hitungan golput tertinggi (46,91%), sementara Sulawesi Selatan mempunyai nomor golput terendah (29,84%),” kata Denny JA.
Hasil riset LSI Denny JA mengidentifikasi empat faktor utama yang tersebut mengupayakan tingginya golput. Pertama, kelelahan pemilu. pemilihan raya Serentak 2024 yang meliputi Pilpres kemudian Pileg menyita energi masyarakat, sehingga pilkada kurang menarik perhatian. Kedua, minim pesona kandidat. Kandidat yang mana berlaga dinilai kurang memiliki daya tarik, khususnya di tempat wilayah seperti DKI Ibukota kemudian Sumatera Utara.
Ketiga, rendahnya kepercayaan pada kepala daerah. Semakin berbagai publik yang dimaksud merasa kebijakan kepala wilayah tidak ada terlalu berpengaruh pada hidup mereka, dibandingkan langkah pemerintah pusat. Keempat, meningkatnya apatisme politik. Polarisasi politik, korupsi, juga gaya hidup mewah pejabat rakyat semakin memupuk sikap apatis publik terhadap politik.
