Fibingunp – JAKARTA – Penahanan beberapa orang petinggi subholding Pertamina beserta rekanan berhadapan dengan dugaan korupsi impor minyak dinilai bukan hanya saja merusak reputasi perusahaan, namun juga berdampak luas bagi BUMN energi nasional tersebut. Skandal yang digunakan disebut-sebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun itu berpotensi mempengaruhi arus kas, investasi, dan juga pertumbuhan Pertamina ke depan.
Ekonom dan juga pakar kebijakan umum UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan, tindakan hukum ini dapat mengguncang kepercayaan mitra global juga pemodal asing terhadap Pertamina. “Mitra internasional, seperti perusahaan energi asing yang tersebut bermitra pada proyek kilang atau eksplorasi, kemungkinan besar mengevaluasi ulang risiko bekerja sejenis dengan Pertamina pasca-skandal ini,” kata Achmad di keterangan tertulisnya, Hari Sabtu (1/3/2025).
Reputasi tata kelola yang tercoreng menurutnya akan memproduksi pemodal lebih banyak berhati-hati, khawatir akan kemungkinan kerugian finansial akibat praktik curang. Indikasi itu, kata dia, tampak dari besarnya perhatian media internasional yang dimaksud menyoroti skandal ini. “Peliputan serius media asing menunjukkan perhatian global terhadap isu governance Pertamina,” tandasnya.
Menurut dia, tekanan umum serta penanam modal dapat menghasilkan Pertamina tambahan sulit menggaet pembangunan ekonomi baru atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah hingga perusahaan membuktikan pembenahan tata kelola. Mitra strategis kemungkinan besar menuntut penerapan compliance kemudian transparansi lebih lanjut ketat sebagai aturan kelanjutan investasi.
Reputasi yang digunakan tercoreng ini juga mengempiskan sikap tawar Pertamina pada negosiasi internasional, misalnya ketika hendak menjalin aliansi strategis atau membeli aset di tempat luar negeri.
Skandal ini, lanjut Achmad, juga memukul kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Dugaan pengoplosan di skandal ini menimbulkan jutaan konsumen BBM Pertamina mempertanyakan apakah item yang dimaksud mereka itu beli benar-benar sesuai spesifikasi. “Efeknya, citra Pertamina di tempat mata konsumen mengecil drastis. Pertamina sebelumnya dipandang sebagai penyedia BBM andal, tapi tindakan hukum ini menodai reputasi tersebut,” tegasnya.
Terganggunya kepercayaan ini, lanjut Achmad, dapat berdampak pada perilaku konsumen – misalnya, konsumen kelas menengah yang digunakan kemungkinan besar beralih ke SPBU swasta (Shell, BP, Vivo) yang dimaksud dianggap lebih banyak terjamin kualitasnya, meskipun pilihan itu terbatas jumlahnya.
“Pertamina perlu segera melakukan langkah pemulihan kepercayaan seperti uji kualitas BBM secara terbuka, kampanye jaminan mutu, juga komunikasi intensif bahwa praktik curang telah lama dihentikan,” tandasnya.
Achmad menambahkan, skandal ini bahkan berpotensi menghambat prospek perkembangan Pertamina pada jangka pendek. Alasannya, fokus manajemen serta pemerintah mungkin saja teralihkan untuk menyelesaikan kesulitan hukum kemudian melakukan reformasi internal, sehingga proyek ekspansi mampu tertunda.
