Fibingunp – JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, tidaklah ada pengurangan pegawai dalam lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas akibat adanya efisiensi dari pemerintah pusat untuk anggaran Kementerian dan juga Lembaga (K/L).
Hingga pada waktu ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tidak ada dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap memperlihatkan menggunakan anggaran yang ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
Komitmen Erick Thohir yang disebutkan disampaikan pada rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Customer Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang tersebut ada,” ujar Erick Thohir ketika raker, Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja serta insentif lain untuk pegawai belum bisa jadi dinaikan tahun ini. “Jadi lantaran kita tiada mampu naikkan tunjangan kinerja kemudian lain-lainnya, ya kita proteksi infrastruktur kepegawaian,” paparnya.
Kementerian BUMN harus menghurangi pos anggaran dari banyak acara atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun berjauhan dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang digunakan sudah ada dihitung Kementerian BUMN juga diusulkan terhadap Kementerian Keuangan. “Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih besar pada Rp215 miliar,” ucapnya.
