Fibingunp – JAKARTA – Berbagai orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengadakan aksi demonstrasi dalam depan Kedutaan Besar Negara Malaysia di area Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaya bertanggung jawab berhadapan dengan insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) pada Perairan Tanjung Rhu, Negara Malaysia oleh Otoritas Maritim Negara Malaysia pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukanlah yang tersebut pertama. Berdasarkan data Migrant Care, di 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah pernah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa pada kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang mana tanggal 24 ini tidak baru pertama kali, tapi telah berkali-kali,” kata Pure di area lokasi.
GARDA SATU juga meminta-minta pemerintah Negara Malaysia memohon maaf secara resmi terhadap rakyat Indonesia juga memberikan santunan untuk keluarga korban, khususnya untuk Sanggup Basri, salah individu korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam terhadap pemerintah Tanah Melayu agar segera memohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta-minta untuk pemerintah Negara Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaya dalam Ibukota Indonesia agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya untuk Sanggup Basri dan juga keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU juga berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengadakan aksi lanjutan dengan jumlah total massa yang lebih tinggi besar jikalau tuntutan merek tiada segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tak ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih banyak besar untuk mengepung pemerintahan Malaya dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
