Fibingunp – JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan segera mengatur puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala wilayah terpilih secara serentak di tempat Istana Merdeka, Ibukota Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang dimaksud terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu di area antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga serta pemerintah tempat hingga evaluasi total kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Penting Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan sekolah gratis, ilmiah, dan juga demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Komunitas Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, serta Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah bukan menemui massa aksi pada Awal Minggu (17/2/2025). eksekutif tidaklah mendengar pendapat peserta didik yang digunakan turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang digunakan bukan pernah sebanding sekali mau menemui massa aksi di menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang dimaksud ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tiada mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dilakukan pada waktu peluang yang tersebut tepat agar kepala wilayah juga ada beban lalu tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, jumlah agregat massa yang tersebut akan turun aksi Indonesia Gelap berjauhan tambahan besar mengingat tuntutan dia hingga sekarang ini bukan mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
