Fibingunp – JAKARTA – Indonesia ketika ini berada di area persimpangan jalan penting di mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru di dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, mempunyai target ambisius untuk menggalakkan perkembangan perekonomian hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi Indonesia pada 2023 hanya saja mencapai 5,05%, berjauhan dari target tersebut. Ketimpangan dunia usaha antar wilayah masih signifikan, teristimewa antara Jawa lalu luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura juga Thailand, mencerminkan keinginan mendesak untuk perubahan ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai hambatan struktural yang dimaksud menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dimaksud dihadapi Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap Ekonomi Nasional terus menurun, melemah kemungkinan perkembangan ekonomi.
“Salah satu hal yang tersebut tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, kemudian ini menjadi PR besar. Kenapa ini sanggup terjadi adalah komponen baku serta juga competitiveness dari teknologi yang ada. Dan kita dalam Universitas miliki teknologi-teknologi baru, juga juga SDM yang dimaksud unggul, lalu riset energy nya juga kan ada dalam universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Wadah di area Jakarta, Hari Jumat (29/11/2024).
Empat provinsi bidang utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di area Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang mana tinggi, mahalnya materi baku, sulitnya akses material penolong, serta kebijakan perpajakan yang digunakan kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi dunia usaha nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga lalu penanaman modal juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang mana mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan perkembangan melalui pengeluaran publik, yang meningkat sejak 2018, khususnya di merespons pandemi Pandemi lalu persiapan pemilu. Namun pada 2024 serta 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang juga stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti pengerjaan infrastruktur dan juga sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang mana sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan nomor ini akan stagnan hingga 2024.
