Fibingunp – JAKARTA – Petisi Komunitas Ibukota Antikorupsi menyelenggarakan aksi demonstrasi di area Gedung Merah Putih KPK , hari terakhir pekan (8/11/2024). Aksi yang dimaksud menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap persoalan hukum dugaan korupsi e-KTP serta pengadaan alat kemampuan fisik (alkes) di area Provinsi Banten.
Ketua Petisi Warga DKI Jakarta Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua persoalan hukum yang dimaksud menyeret nama calon gubernur dan juga delegasi gubernur Jakarta. “Kami memohonkan untuk KPK untuk bisa saja memberikan kepastian hukum terhadap skandal persoalan hukum dugaan tindakan hukum yang mana melibatkan Pramono Anung pada skandal persoalan hukum e-KTP,” kata Hasan pada Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, persoalan hukum pengadaan proyek alat kemampuan fisik di area Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua perkara tersebut, Hasan menyatakan pihaknya sudah bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan kesulitan Pramono Anung juga Rano Karno itu tak ada kepastian hukum yang pada akhirnya bisa saja menyebabkan ramalan yang dimaksud tiada jelas di tempat ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang disebutkan merupakan pihak yang bersih dari korupsi. “Terbukti mereka itu sudah ada menjabat di dalam pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
