Fibingunp – JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik lalu Keselamatan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah dalam Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di tempat sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang dimaksud bisa saja diterapkan pada Indonesia.
Hal yang dimaksud disampaikan BG ketika memberikan sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di tempat Gedung Merah Putih KPK, Mulai Pekan (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang digunakan telah dilakukan terbukti mampu dalam di melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di dalam Finlandia, menggunakan big data analytics dalam pada melakukan deteksi pola korupsi yang rutin digunakan, sehingga dapat diadakan policy review untuk menyembunyikan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan struktural digital pada reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk menghindari lalu memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, kemudian akuntabilitas di penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dilaksanakan pada pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih banyak mudah. “Pengawasan penyelenggaraan anggaran akan tambahan mudah serta menurunkan prospek terjadinya manipulasi,” ucapnya.
