Fibingunp – JAKARTA – Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Perekonomian Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas ( LPG ) 3 kilogram (kg) sebagai langkah strategis yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan tata kelola yang tersebut dimaksud adalah mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan yang tersebut mampu dipantau oleh negara.
“Penataan distribusi LPG bersubsidi oleh pemerintah merupakan langkah strategis mengingat beban fiskal subsidi energi yang dimaksud terus meningkat,” ujar Unggul di pernyataannya, diambil pada Hari Jumat (21/2/2025).
Kendati demikian, Unggul memberi peringatan bahwa penyesuaian biaya lalu perbaikan sistem distribusi gas melon yang dimaksud harus dirancang dengan cermat. Kata dia, upaya reformasi di tempat kedua area ini butuh perencanaan yang dimaksud matang lalu implementasi yang tersebut terukur agar dampaknya tetap memperlihatkan terkendali secara kegiatan ekonomi juga sosial.
“Pemerintah harus memverifikasi bahwa mekanisme penyesuaian tak mengakibatkan gejolak yang tersebut dapat memperburuk daya beli warga rentan. Oleh oleh sebab itu itu, proses delivery kebijakan ini harus diadakan secara bertahap, transparan, kemudian dengan strategi mitigasi yang mana jelas agar tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan benar-benar tercapai,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Unggul, kendati subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efektivitasnya di menurunkan kemiskinan masih perlu diteliti lebih lanjut jauh. Pasalnya, kata Unggul mengutip data Estimasi World Bank (2022), setiap 1 persen Ekonomi Nasional yang dimaksud dialokasikan untuk subsidi komponen bakar cuma mampu menurunkan kemiskinan sebesar 1,2 persen.
“Ini sangat lebih tinggi rendah dibandingkan bantuan segera yang mana dapat menurunkan kemiskinan hingga 6,4 persen. Oleh oleh sebab itu itu, memverifikasi ketepatan sasaran menjadi kunci agar anggaran subsidi benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kelompok warga yang paling membutuhkan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa jadi diubah menjadi pangkalan agar warga dapat mendapatkan biaya yang dimaksud sesuai ketika membeli secara langsung dalam pangkalan. Kebijakan yang disebutkan kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.
