Fibingunp – JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok sektor ekonomi BRICS , sebuah kelompok kegiatan ekonomi negera mengalami perkembangan terdepan yang mana memegang peranan penting pada perekonomian global yang dimaksud anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, kemudian Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan banyak faedah bagi Indonesia di dalam bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai faedah sekaligus tantangan yang mana dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, teristimewa pada bidang ekonomi dan juga geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan potensi besar untuk menguatkan perdagangan juga lingkungan ekonomi Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang tersebut mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses lingkungan ekonomi yang digunakan besar serta memperlancar perdagangan dalam antara anggotanya,” tutur Jose pada diskusi umum bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang tersebut diselenggarakan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) di dalam Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan kegiatan ekonomi BRICS yang tersebut mencapai 35% dari Barang Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), tambahan tinggi dibandingkan G7 yang digunakan cuma 30%. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan dunia usaha global yang dimaksud pada waktu ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS lalu Organisasi untuk Kerja Sama dan juga Pembangunan Sektor Bisnis (OECD), yang mana didominasi negara-negara Barat. Indonesia sudah melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang disebutkan belum disetujui.
Dengan urusan politik luar negeri yang digunakan bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa kegunaan dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah kedudukan politiknya. “Jembatan ini efektif akibat sikap kebijakan pemerintah luar negeri kita yang dimaksud bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, membantu langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia menyampaikan New Development Bank (NDB), bank pembangunan milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek pengerjaan Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang dimaksud sulit menarik minat penanam modal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang digunakan berisiko tinggi dapat direstrukturisasi agar lebih besar menarik bagi investor,” pungkasnya.
