Fibingunp – JAKARTA – Efisiensi anggaran yang tersebut sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target pertumbuhan dunia usaha 8%. pemerintahan perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja kemudian stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk menyokong peningkatan ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, pada acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Sektor Bisnis 8%: Utopis atau Realistis?”, yang mana diselenggarakan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan kegiatan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan persyaratan adanya terobosan serta akselerasi yang mana signifikan. Untuk mencapai hitungan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur dan juga optimlaisasi pengelolaan inisiatif prioritas. Tak hanya sekali itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian pada penerapannya agar tak menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang mana sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, bukan ada negara yang mana dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak pada Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar bukan menciptakan kerentanan terhadap peningkatan dunia usaha di area masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah keseluruhan kementerian di kabinet tidak ada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tak lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang tersebut dijalankan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang dimaksud tak memberikan kegunaan segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali di realisasi anggaran di area beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang tersebut dilaksanakan pemerintah ini dapat berdampak pada pelaku bisnis yang mana selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang digunakan tidaklah berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran dan juga strategi peningkatan dunia usaha ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan keseimbangan yang digunakan tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di tempat sisi lain, pemerintah juga harus meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran tiada menghambat acara strategis yang digunakan dapat menggalakkan peningkatan sektor ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
