Fibingunp – JAKARTA – Perwakilan korban penyalahgunaan pembangunan ekonomi bodong yang dimaksud diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah berkaitan dengan langkah-langkah konkret pada menyokong penyelesaian tindakan hukum penyalahgunaan pembangunan ekonomi yang digunakan merugikan masyarakat.
Korban berharap agar proses hukum pada pengadilan segera dipercepatkan sehingga merekan mendapatkan keadilan kemudian hak-haknya.
Melani menyebutkan pemerintah telah terjadi menunjukkan komitmen kuat di melindungi publik dari praktik penanaman modal ilegal. Kasus penyalahgunaan modus penanaman modal bodong menjadi perhatian umum pasca ribuan korban melaporkan kerugian yang dialami akibat janji keuntungan tinggi yang mana tak terbukti.
Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi pembangunan ekonomi bodong melibatkan pengumpulan dana dari warga dengan skema pembangunan ekonomi palsu yang mana menjanjikan keuntungan tetap saja di waktu singkat.
Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang mana merek investasikan.
Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan sudah pernah membeberkan bukti-bukti yang mana menguatkan keterlibatan pelaku utama di penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang tersebut mencuat adalah pemakaian dana klien untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah juga penanaman modal lain.
Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum juga pemerintah pada mempercepat proses hukum perkara tersebut.
“Kami berharap pengadilan segera memutuskan persoalan hukum ini dengan adil lalu tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang mana selama ini terenggut,” katanya.
Korban memohonkan pemerintah terus memperketat regulasi terhadap penanaman modal berbasis teknologi digital mengingat maraknya kecurangan yang digunakan menyasar warga dengan iming-iming keuntungan besar.
“Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi terhadap publik agar bukan mudah terjebak pada pembangunan ekonomi bodong seperti yang tersebut kami alami,” ujar Melani.
Melani sama-sama korban lainnya tetap saja optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang tersebut transparan kemudian adil.
