Fibingunp – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan tiga orang sebagai terdakwa menghadapi tindakan hukum dugaan korupsi terkait proyek kerja mirip bidang usaha serta pembelian PT Jembatan Nusantara oleh ASDP Indonesia Ferry pada 2019-2022. Ketiga terdakwa merupakan Mantan Direktur Utama lalu Direktur di tempat PT ASDP Indonesia Ferry .
Mereka adalah Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2017-2024 Ira Puspadewi (IP), Direktur Perencanaan serta Penguraian PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2020-2024, Harry Muhammad Adhi Caksono (HM), kemudian Direktur Komersial kemudian Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2019-2024 Muhammad Yusuf Adi (MYA).
“Per hari ini, KPK melakukan upaya hukum atau upaya paksa terhadap para terdakwa yang dimaksud yaitu akan melakukan penjara terhadap terperiksa IP, MYA, kemudian HM,” kata Pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo pada jumpa pers di dalam kantornya, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Ketiganya juga segera ditampilkan pada ekspos persoalan hukum yang tersebut diadakan KPK pada Kamis (12/2/2025) malam. Ketiganya yang tersebut telah mengenakan rompi berwarna oranye itu pun secara langsung ditahan selama 20 hari. “Dilakukan penjara selama 20 hari,” pungkasnya.
Lembaga antirasuah itu menilai terdapat kerugian negara mencapai Rp893.160.000.000 (Rp893 miliar) melawan kegiatan perolehan itu. Namun demikian, bilangan bulat pasti kerugian negara masih dihitung.
Sebagai informasi, KPK memulai penyidikan itu sejak medio Juli 2024. Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan proses kerja sebanding usaha dan juga pembelian PT Jembatan Nusantara oleh ASDP Indonesia Ferry pada 2019-2022.
KPK menyampaikan nilai proyek dari kerja mirip itu mencapai Rp1,3 triliun. Adapun KPK juga menilai ada kerugian negara dari proyek tersebut, hanya saja sekadar bilangan bulat pasti nilainya masih didalami.
Selama proses penyidikan KPK sempat menjaga dari empat orang untuk pergi ke luar negeri selama enam bulan. Keempat orang itu adalah tiga dari pihak ASDP dan juga satu dari pihak swasta.
