Jakarta – Penyitaan serta pelelangan 87 apartemen dalam Distrik Changsha bulan kemudian menyoroti sejumlah kesulitan di dalam sektor properti China. Apartemen-apartemen yang dimaksud dimiliki oleh satu orang, yang mana sebenarnya melanggar aturan yang membatasi total properti yang mana mampu dibeli warga China.
Melansir The Economist, kemampuan satu khalayak untuk memiliki begitu sejumlah properti menunjukkan adanya praktik di dalam belakang layar yang mana rutin terjadi. Aktivitas spekulatif seperti ini sebelumnya turut menyebabkan nilai properti melambung dan juga menciptakan kota-kota besar di China bermetamorfosis menjadi sangat bukan terjangkau.
Situasi ini, yang digunakan sedang diselidiki, juga menunjukkan bahwa pendatang kaya ke China kerap kali bukan miliki pilihan pembangunan ekonomi selain apartemen. Namun, bahkan pembangunan ekonomi ini sekarang terlihat buruk dikarenakan sebagian besar rumah yang tersebut dilelang di dalam Changsha tak laku terjual.
Pemimpin China dihadapkan pada permasalahan properti yang digunakan tampaknya tak berkesudahan. Namun, penyitaan rumah-rumah yang dimaksud jarang mendapat perhatian pada beberapa tahun terakhir, meskipun penyitaan berubah menjadi indikator penting geografi juga keparahan krisis properti.
Di China, penyitaan properti meningkat dengan cepat. Pada 2023, diperkirakan hampir 800.000 properti disita oleh pengadilan, meningkat lebih banyak dari 50% dibandingkan 2020, ketika aturan baru diterapkan untuk mendinginkan lingkungan ekonomi properti.
Pemerintah China tidak ada mempublikasikan data resmi, tetapi ada perkiraan peningkatan penyitaan sebesar 12% pada paruh pertama 2024. Kota-kota besar seperti Fuzhou mencatatkan data kenaikan penyitaan lebih lanjut dari 40%, dengan Fuzhou sendiri mengalami kenaikan sebesar 63%.
Meski semakin sejumlah properti disita, semakin sedikit yang tersebut berhasil terjual. Laporan menyebutkan hanya sekali 15% rumah yang dimaksud disita dan juga dilelang berhasil menemukan pembeli tahun lalu, meskipun diberikan diskon rata-rata sebesar 33%.
Jika setiap penyitaan menyebabkan keluarga kehilangan rumah, krisis properti di dalam China akan memicu ketidakstabilan sosial yang tersebut besar. Namun, gelombang penyitaan ke China berbeda, dengan jumlah agregat penyitaan rumah tangga yang permanen minim.
Banyak bank memberikan perpanjangan pembayaran hipotek (KPR) atau menurunkan suku bunga bagi pembeli yang tersebut kesulitan. Pejabat kota cemas penyitaan bisa jadi menyebabkan tunawisma, sehingga pengadilan banyak menunda persoalan hukum penyitaan untuk memberi waktu bagi pembeli.
Rumah-rumah yang tersebut disita sebagian besar dimiliki oleh perusahaan, bukanlah rumah tangga. Perusahaan dalam China rutin berinvestasi pada properti komersial juga residensial, dan juga kerap menggadaikan properti mereka untuk pinjaman bank.
Peningkatan penyitaan menjadi bukti bahwa perusahaan-perusahaan di dalam China mengalami “resesi neraca (balance-sheet),” ke mana utang yang tersebut membesar mengakibatkan pengeluaran mereka lebih besar difokuskan untuk membayar utang daripada investasi. Hal ini menyebabkan penurunan pemberian pinjaman bank bersih untuk pertama kalinya sejak 2005.
Meskipun pejabat China berhasil menjauhi gelombang pengusiran rumah tangga seperti yang terjadi pada Amerika pada 2007, merekan harus waspada terhadap tekanan yang digunakan meningkat ke kalangan perusahaan.
Next Article Video: Krisis Properti China Bikin Apartemen Gak Laku, pada RI Gimana?
Artikel ini disadur dari Krisis Properti China Makan Korban Baru, 800.000 Aset Sitaan Dilelang
