Fibingunp – JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan yang digunakan mengatakan apabila berbagai institusi negara yang menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan kata-kata Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang dimaksud melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang mana tak netral,” kata Megawati di tayangan video yang mana diputar ketika jumpa pers di dalam Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang disebutkan adalah bentuk kebijakan pemerintah uang atau money politics yang dilaksanakan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap publik Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang disebutkan dan juga mengimbau publik masih teguh berhadapan dengan preferensi kebijakan pemerintah mereka di area Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Megawati sempat menyinggung warga di area Ghana yang tersebut menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan kebijakan pemerintah mereka. “Pilihlah calon kepala wilayah serta delegasi kepala wilayah dengan bijak. Pilih yang tersebut terbaik, pilihlah yang digunakan mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
