Fibingunp – JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menegaskan komitmennya terhadap integritas, akuntabilitas, serta transparansi di penyusunan juga pengelolaan anggaran. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menekankan prinsip-prinsip yang dimaksud harus menjadi dasar dari setiap langkah di pengelolaan keuangan negara, khususnya di reviu laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Penggunawan Anggaran (UAKPA).
“Kita ingin menjamin anggaran yang mana dikelola tidaklah hanya sekali sekadar berjalan secara struktural lalu normatif, tetapi benar-benar berorientasi pada hasil. Target lalu outcome yang dimaksud jelas harus tercapai, sesuai harapan masyarakat,” ujarnya, Selasa (21/1/2025).
Untuk itu, kegiatan review laporan keuangan, termasuk laporan Barang Milik Negara (BMN) kemudian Pengendalian Intern melawan Keuangan Negara (PIPK), menjadi jadwal rutin berdasarkan aturan yang mana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk menegaskan pengelolaan anggaran yang dimaksud lebih banyak efektif, efisien, juga bertanggung jawab.
“Ini bukanlah sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi upaya nyata untuk meyakinkan anggaran yang dimaksud disusun mempunyai dampak signifikan dan juga berdaya guna bagi masyarakat, khususnya para pekerja migran Indonesia,” ujarnya.
“Harapan kami agar pengelolaan anggaran ini tidak semata-mata tentang hitungan di dalam berhadapan dengan kertas, tetapi benar-benar menyentuh keperluan nyata para pekerja migran Indonesia. Kita tak sanggup bekerja asal-asalan, semuanya harus terukur serta terarah,” katanya.
Pada Tahun ini, P2MI akan terus mengedepankan pendekatan yang lebih lanjut modern serta digitalisasi pada pengelolaan anggaran. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisasi peluang penyalahgunaan dana.
“Kami ingin memverifikasi P2MI menjadi contoh baik pada pengelolaan anggaran, sejalan dengan harapan umum untuk pengelolaan dana negara yang digunakan lebih banyak profesional juga berdampak luas,” ucapnya.
Karding juga meminta warga untuk berpartisipasi pada mengawasi juga memberikan masukan terkait penyelenggaraan anggaran, sehingga target kesejahteraan pekerja migran dapat tercapai dengan optimal.
“Dengan semangat pembaharuan kemudian inovasi, P2MI berjanji memberikan yang digunakan terbaik bagi para pahlawan devisa Indonesia,” katanya.
