Daftar Isi
- Tenda
- Toilet
- Kuota
Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI bersepakat membentuk Panitia Khusus Hak Angket mengenai penyelenggaraan ibadah Haji 2024. Pansus ini dibentuk untuk menyelidiki beragam permasalah yang digunakan ditengarai muncul pada pelaksanaan Haji 2024.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina selaku pengusul membeberkan beberapa alasan DPR menggulirkan hak angket ibadah Haji. Tantangan itu di dalam antaranya perihal penetapan kuota haji khusus hingga keadaan pemondokan lalu toilet yang dimaksud dianggap tak layak.
“Padahal biaya yang tersebut diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jemaah, yang tersebut menyesuaikan dengan pemondokan, katering serta transportasi,” katanya di rapat paripurna yang dimaksud diselenggarakan pada Selasa, (9/7/2024).
Pansus hak angket yang disebutkan ditandatangani oleh 35 penduduk anggota DPR. Sebanyak 30 penduduk akan berubah menjadi anggotanya dan juga melakukan penyelidikan terhadap permasalahan haji ini. Sebelumnya, Tim Pengawas Haji DPR sudah ada membeberkan sebagian permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah Haji 2024. Berikut ini merupakan temuannya.
Tenda
Tim Pengawas Haji DPR RI mengungkapkan status jemaah haji Nusantara di Mina, Arab Saudi, sungguh memprihatinkan. Fasilitas tenda jemaah menjadi salah satu yang dimaksud disorot.
Saat meninjau posisi ke Mina pada Senin, (17/6/2024), rombongan Tim Pengawas Haji menemukan tenda yang digunakan disediakan eksekutif Arab Saudi kurang luas, serta tidaklah sesuai dengan jumlah agregat jemaah yang mana mestinya ditampung.
Timwas Haji menyampaikan jemaah di dalam di tenda berdesakan, bahkan ada yang tersebut tidur sambil duduk berhimpitan. Ada pula yang mana terlelap sambil menekuk badan.
Sebagian jemaah yang dimaksud tiada kebagian tempat, terpaksa tidur bergelimpangan di dalam lorong luar tenda dengan alas seadanya. Timwas menyampaikan status di dalam Mina mirip barak pengungsian.
“Kami menyesalkan buruknya pelayanan jemaah pada Mina ini,” kata anggota Timwas Haji DPR Wisnu Wijaya Adiputra.
Wisnu mengatakan, Timwas Haji DPR menemukan persoalan tenda ke bawah kapasitas tiada hanya sekali menimpa jemaah haji reguler. Jemaah haji plus, kata dia, mengalami keadaan yang lebih lanjut parah.
Dia memaparkan di dalam Maktab 111, tempat jemaah haji plus bermukim, tenda jemaah haji plus berkapasitas 80 penduduk terpaksa ditempati 1.200 orang. Timwas Haji DPR juga mendapati adanya jemaah yang tersebut diusir dari tenda akibat penempatan tenda jemaah haji Negara Indonesia yang dimaksud tak sesuai dengan maktab yang telah dilakukan ditentukan.
Mereka terpaksa meninggalkan tenda oleh sebab itu hak-haknya tak bisa jadi terpenuhi dikarenakan salah tempat. “Semestinya tidaklah akan terjadi kalau Kemenag mampu mengantisipasi sejak awal,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Toilet
Selain kesulitan tenda yang digunakan tiada memadai, Timwas Haji DPR juga menyoroti prasarana toilet yang kotor. Tisu juga pembalut perempuan tampak berserakan ke mana-mana. Jumlah toilet yang mana terbatas menyebabkan jemaah harus antre panjang berjam-jam untuk bisa jadi menunaikan hajatnya.
“Bahkan ada yang dimaksud pingsan dikarenakan lama menunggu,” ujar Wisnu.
Dia mengutarakan Timwas Haji DPR mengkritisi total toilet ke Mina yang mana kurang kemudian bukan ramah lansia, seperti persoalan hukum ke Arafah. Dari 10 toilet yang mana ada ternyata semata-mata ada satu toilet duduk.
“Padahal 30% dari jumlah total jemaah haji Indonesia adalah jemaah lansia. Mestinya dari 10 toilet itu setidaknya ada tiga toilet duduk supaya memudahkan jemaah lansia mengurangi hajatnya,” ujarnya.
Akibat keterbatasan jumlah total toilet tersebut, Timwas Haji DPR mendapati laporan beberapa jemaah dengan syarat Kota Bandung Barat di dalam Maktab 76 Mina terpaksa buang air kecil di sebelah tenda akibat sudah ada bukan bisa jadi menahan hajatnya.
Ini dikarenakan antrean di toilet cukup panjang dan juga butuh waktu mengantisipasi dua jam, teristimewa di pagi hari, sore hari juga pada waktu mendekati waktu salat wajib.
“Mirisnya, kejadian pipis dekat tenda ini tidaklah cuma dialami jemaah laki-laki, tapi juga jemaah perempuan,” katanya.
Kuota
Dikutip dari cnnindonesia.com , Anggota Timwas Haji Luluk Nur Hamidah menyoroti kebijakan Kementerian Agama mengalokasikan 10.000 kuota untuk haji khusus. Dia mengutarakan kuota itu harusnya diprioritaskan untuk haji reguler guna menyelesaikan hambatan antrean yang dimaksud sudah ada mencapai 38 hingga 48 tahun.
“Ini adalah tindakan yang sangat sembrono yang tersebut diwujudkan oleh Kementerian Agama dan juga ada prospek pelanggaran terhadap undang-undang,” ujar Luluk.
Dia mengutarakan batas jatah haji khusus atau ONH plus di undang-undang sebesar 8 persen juga kebijakan Kemenag disebut melebihi batasan itu. Luluk lantas mempertanyakan siapa yang digunakan diuntungkan melawan kebijakan ini.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah terbentuk penyalahgunaan kuota haji. “Tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Itu prinsipnya,” ujar Yaqut ke Madinah, pada Hari Sabtu (22/6/2024).
Kuota haji untuk Nusantara pada tahun ini mencapai 221.000 orang, terdiri dari 203.320 haji reguler kemudian 17.680 haji khusus. Nusantara juga mendapat kuota tambahan sejumlah 20.000 yang dimaksud lantas dibagi bermetamorfosis menjadi 10.000 haji reguler lalu 10.000 haji khusus.
Next Article Kapan 1 Ramadan 1445 Hijriyah Versi eksekutif RI? Ini adalah Penjelasannya
Artikel ini disadur dari Nah! Ini 3 Masalah Haji yang Bikin DPR Bentuk Pansus Angket
