Fibingunp – Meskipun inisiatif sekolah gratis merupakan hal yang dimaksud realistis untuk diadakan oleh pemerintah, namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya, mekanisme pembiayaan sekolah gratis
Jakarta – Peneliti Area Sosial The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan mekanisme pembiayaan sekolah gratis kemudian data terkini terkait target penerima khasiat menjadi hal yang tersebut perlu dipertimbangkan di penyusunan kegiatan kebijakan sekolah gratis.
Menurut Dewi, pasangan calon kepala wilayah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Indonesia (DKJ) 2024, harus menyusun acara kebijakan ini secara realistis juga sesuai dengan permintaan seluruh masyarakat.
"Meskipun acara lembaga pendidikan gratis merupakan hal yang tersebut realistis untuk dilaksanakan oleh pemerintah, namun ada beberapa hal yang mana harus dipertimbangkan. Misalnya, mekanisme pembiayaan sekolah gratis dan juga data terkini terkait target penerima manfaat," kata Dewi melalui keterangan di dalam Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, kata Dewi, kualitas hasil penyelenggaraan lembaga pendidikan patut oleh lembaga institusi belajar terkait, termasuk sumber daya manusia (SDM) lalu fasilitasnya, juga harus dipersiapkan dengan matang dan juga dipertimbangkan lebih tinggi jauh.
Dewi mengatakan, institusi belajar yang berkualitas dapat meningkatkan taraf hidup lebih tinggi baik, membuka kesempatan yang dimaksud lebih besar luas, dan juga memulai pembangunan generasi yang berpengetahuan serta berdaya saing tinggi.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, peran pemerintah sangat penting kemudian mencakup berbagai aspek, teristimewa di regulasi penyelenggaraan, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga pengembangan kurikulum yang dimaksud relevan.
Selain itu, keluarga menjalankan perannya di membantu perkembangan belajar anak. Sementara, penduduk juga terlibat berperan pada menciptakan lingkungan yang tersebut kondusif untuk pendidikan.
"Tanggung jawab menghadapi lembaga pendidikan seharusnya diemban bersama, tidak ada hanya sekali oleh pemerintah, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, pihak swasta, serta seluruh pihak yang berkepentingan," katanya.
