Fibingunp – Kenaikan HPP patut diapresiasi dalam pada waktu ongkos produksi padi mengalami kenaikan
Jakarta – Pengamat pertanian dari Asosiasi Sektor Bisnis Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan kenaikan biaya pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) serta gabah kering giling (GKG) merupakan langkah untuk menjaga agar petani tetap memperlihatkan mendapatkan insentif perekonomian yang digunakan memadai.
Menurut Khudori, kenaikan HPP antara 8,3 persen hingga 10,8 persen juga sebagai wujud menjaga kegairahan petani di mengusahakan padi.
"Kenaikan HPP patut diapresiasi dalam pada waktu ongkos produksi padi mengalami kenaikan," kata Khudori terhadap ANTARA di tempat Jakarta, Selasa.
Khudori menyampaikan, kenaikan HPP gabah dan juga beras pengadaan Bulog tanpa disertai kenaikan nilai eceran tertinggi (HET) beras (medium juga premium) dapat dianggap sebagai cara pemerintah untuk memberi prospek untuk di Bulog memaksimalkan pengadaan gabah/beras dari produksi domestik.
Produksi beras diperkirakan akan melimpah pada Maret-Mei 2025. Menurut Khudori, ini periode terbaik bagi Bulog mengangkat gabah atau beras.
Lebih lanjut, Khudori menyebut, kebijakan kenaikan HPP tidak ada bisa saja dilepaskan dari tekad pemerintah untuk bukan lagi mengimpor beras tahun ini. Artinya, tidak ada akan ada penugasan impor beras untuk Bulog seperti dua tahun terakhir.
"Tahun 2023 impor beras Bulog mencapai 3,06 jt ton dan juga tahun 2024 mencapai sekitar 3,5 jt ton. Karena tiada ada impor, Bulog harus memaksimalkan penyerapan produksi domestik," ujar Khudori.
Khudori berpendapat, pada waktu penyerapan gabah atau beras Bulog dinilai memadai, pada pada waktu itu pemerintah kemungkinan akan memberlakukan HET beras yang dimaksud baru.
Ia menjelaskan, gabah merupakan input dari hasil beras. Di pada waktu biaya input atau substansi baku naik, maka biaya output yakni beras dipastikan akan naik.
"Bagi penggilingan padi, khususnya penggilingan padi skala kecil, musim panen raya adalah waktunya bekerja. Kesempatan besar mereka itu untuk sanggup mendapatkan gabah ya dalam musim panen raya ini," ucapnya.
Namun demikian, Khudori menyebut, apabila HET beras tiada dinaikkan, maka ada dua kemungkinan yang tersebut akan diambil oleh penggilingan, yakni mengedarkan beras sesuai HET tapi mengorbankan kualitas dan juga jual beras sesuai kualitas tapi dengan harga jual di dalam menghadapi HET.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), meninggikan HPP dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram untuk GKP di area tingkat petani.
Sedangkan GKP di area penggilingan naik dari Rp6.100 per kilogram menjadi Rp6.700 per kilogram.
Untuk pembelian beras di tempat gudang BULOG naik dari Rp11 ribu per kilogram menjadi Rp12 ribu per kilogram dengan kualitas derajat sosoh 100 persen, serta maksimal kadar air, butir patah dan juga menir masing-masing sebesar 14 persen, 25 persen serta 2 persen.
