Bengkulu – Himpunan Pertashop Merah Putih Nusantara mengklaim unit-unit usaha Pertamina Shop –distributor hasil Pertamina berskala kecil– setempat mengalami kerugian total sekitar Rp1,8 miliar.
"Kerugian itu akibat situasi darurat, yakni pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Perkotaan Bengkulu. Jika ditotal 140 Pertashop yang tersebut aktif, kerugian mencapai Rp1,8 miliar, ini memang benar akibat dari pendangkalan alur," kata Ketua Umum DPP HPMPI Steven lewat arahan elektronik diterima dalam Bengkulu, Minggu.
Pertamina Shop atau tambahan dikenal dengan Pertashop merupakan distributor hasil Pertamina berskala kecil.
Pertashop (Pertamina Shop) adalah agen distribusi kecil ke bawah pengawasan PT. Pertamina yang dimaksud melayani konsumen pada tingkat desa atau tempat di luar jangkauan area SPBU (stasiun pengisian komponen bakar umum).
Menurut beliau bahwa keadaan terparah sejak usai Lebaran Idul Fitri 2025 atau sekitar 10 hari terakhir. Pertashop bukan mendapatkan suplai seperti biasanya, sebab pasokan BBM terbatas.
"Kami telah mengalami kekosongan sejak lebaran, parah sekali, per Pertashop mengalami keterlambatan pengiriman lima hingga hari. Kondisi tidak ada sebanding dengan SPBU, SPBU masih dapat suplai," kata dia.
Keberadaan BBM selama alur Pelabuhan Pulau Baai belum bisa jadi dilewati kapal pengangkut BBM Pertamina, yakni dari beberapa lokasi, termasuk Teluk Kabung, Lubuk Linggau, kemudian Terminal BBM Panjang, pasokan didistribusikan menggunakan transportasi darat.
Akibatnya, ujar ia bukan semua stasiun pengisian Pertashop yang mampu dipenuhi dari upaya pendistribusian menggunakan mobil tangki dari provinsi tetangga tersebut.
"Kami beli tunai, tapi mengawaitu diantar BBM lima hingga tujuh hari kemudian," ujarnya.
Pengadaan BBM per hari tidak ada menentu berapa kiloliter yang akan didapat, bahkan ada yang tersebut telah sampai lima hingga tujuh hari Pertashop tutup.
"Karena armada (Pertamina) terbatas serta depot di dalam suplai dari Lubuklinggau (Sumatera Selatan), jarak tempuh sangat jauh, awak mobil tangki tentu diperlukan istirahat begitu tiba ke Bengkulu ini menyebabkan keterlambatan serta keterbatasan jumlah keseluruhan distribusi," ucapnya.
Minta kepastian Kemenhub
Sebelumnya, Pemuka Bengkulu Helmi Hasan memohonkan Kementerian Perhubungan RI agar mengutarakan pengelolaan alur ke pemerintahan Provinsi Bengkulu akibat keadaan pendangkalan alur tak kunjung selesai, kemudian Pelindo dinilai tak penting mengatasi kesulitan alur sudah ada hampir 18 tahun.
"Saya minta Pelindo kibarkan bendera putih (tanda tidaklah sanggup) juga meminta-minta untuk Kementerian Perhubungan memaparkan pengelolaan alur ke pemerintahan Provinsi Bengkulu bukanlah ke Pelindo lagi, oleh sebab itu rakyat Bengkulu yang mana jadi musibah bukanlah rakyat Pelindo," kata Pengurus Bengkulu Helmi Hasan.
Gubernur Helmi mengaku geram dan juga marah sebab status alur tak kunjung selesai akibatnya Bengkulu mengalami kerugian satu di antaranya warga Pulau terluar Nusantara ke Bengkulu, Pulau Enggano Wilayah Bengkulu Utara.
Warga Enggano merasakan banyak dampak dan juga permasalahan sejak kapal dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tiada sanggup berangkat ke Pulau Enggano juga sebaliknya.
Gubernur Helmi mengemukakan otoritas Provinsi Bengkulu telah terjadi berulang kali menemui pihak Pelindo namun keadaan alur terus tiada bisa saja dilalui kapal.
"Solusinya penanganan alur harus kita ambil alih (jika Pelindo tidaklah mampu menyelesaikannya), dikarenakan sudah ada belasan tahun permasalahan pendangkalan alur berlangsung serta telah terjadi menghabiskan anggaran banyak miliar rupiah," ujar Helmi.
Artikel ini disadur dari Pertashop Bengkulu klaim rugi Rp1,8 miliar akibat pendangkalan alur
