Anggota JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Aspek Kesehatan Berkualitas
Fibingunp – JAKARTA – Proyek Kartu Indonesia Baik ( KIS ) yang mana dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Garansi Sosial (BPJS) Aspek Kesehatan telah terjadi dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi kontestan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Bidang Kesehatan dalam Kawasan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang digunakan menimbulkan BPJS Bidang Kesehatan dapat berjalan dengan baik di tempat Indonesia dibandingkan dengan sistem kondisi tubuh dalam Amerika Serikat (AS).
“Di di tempat ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, secara langsung ke rumah sakit sehingga beban semuanya secara langsung ke rumah sakit. Di di lokasi ini masih ditahan di area puskesmas , baru kalau (sakit) yang digunakan berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang mana dirilis pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah dilakukan menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk rakyat Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk memverifikasi distribusi Kartu Indonesia Baik bisa saja lebih lanjut merata sehingga seluruh warga mampu mendapatkan akses dalam bidang kemampuan fisik dan juga meyakinkan rakyat yang digunakan sudah ada memiliki Kartu Indonesia Seimbang mendapatkan pelayanan kemampuan fisik yang dimaksud sesuai standar juga berkualitas,” ujar Jokowi, diambil dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi mengundang pemerintah area bersinergi lalu berperan bergerak di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keinginan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan dan juga pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan keras kemudian sanksi untuk rumah sakit yang dimaksud memungut biaya bagi publik pemegang KIS pada waktu ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang dimaksud memungut bayar ini akan saya cek dapat saya copot kepala rumah sakitnya, sanggup dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang tersebut bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS di dalam Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Wilayah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar tak mempersulit publik yang mana ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang digunakan paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kebugaran jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya semata-mata minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi pandemi Covid-19 pelayanan KIS pun tetap memperlihatkan maksimal untuk publik kurang mampu. Apalagi, pandemi penyebaran virus Corona telah dilakukan merusak tatanan kebugaran tak belaka Indonesia, tetapi juga dunia. eksekutif kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kemampuan fisik tetap memperlihatkan terjangkau masyarakat.
