Fibingunp – JAKARTA – eksekutif masih mengkaji kebijakan tarif gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor sektor dan juga ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang dimaksud menginginkan subsidi dihapus, walaupun gas merupakan salah satu komponen biaya utama di bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan biaya gas alam pada di negeri, baik yang tersebut untuk lapangan usaha maupun untuk rakyat. Sebab, nilai tukar gas Indonesia ketika ini telah terlalu tinggi, jikalau berbeda dengan dengan nilai gas alam internasional yang tersebut belaka USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru semata ditemukan sumber gas pada Aceh yang dimaksud jarak jauh lebih lanjut besar 18 kali lipat dari yang dimaksud dalam hasilkan dalam Arab Saudi. Seharusnya tarif gas alam dalam Indonesia identik dengan yang dimaksud pada berlakukan dalam Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, di pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan nilai gas bidang yang tersebut disubsidi hanya saja untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan juga sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang dimaksud tidak ada mendapatkan subsidi mayoritas barang lapangan usaha adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal serta tinggi sekali harganya, bandingkan dengan nilai gas bidang dalam Malaya yang mana sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, nilai gas lapangan usaha di area Thailand adalah USD5,5 per MMBTU kemudian nilai tukar gas bidang dalam Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana bidang kita sanggup bersaing di area domestik maupun internasional jikalau tarif gas alam untuk bidang dalam Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di tempat sektor pertanian, bidang pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila tarif subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka harga jual pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian pada Indonesia kemudian biaya beras yang dimaksud pada waktu ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi sangat lebih besar mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tak mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan harga jual gas alam untuk bidang menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan sanggup turun menjadi sejenis dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga nilai tukar barang lapangan usaha akan tidak mahal lalu daya beli rakyat kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih besar meningkatkan iklim perniagaan bidang yang tersebut ada di area Indonesia sehingga tak gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang digunakan dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan bidang di dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga kegiatan ekonomi menjadi berkembang 8% sesuai target yang digunakan diinginkan Presiden Prabowo.
