Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Hari Jumat 27 Desember 2024 Jam 21.30 Waktu Indonesia Barat di dalam SINDOnews TV
Fibingunp – JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Kuantitas ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah ada ditandatangani lebih banyak dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan terlibat mengerek nilai tukar barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan barang-barang permintaan pokok bukan kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang tersebut dianggap premium masih tetap memperlihatkan berjalan.
Ditambah institusi belajar kemudian kondisi tubuh juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar sektor ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen di area berada dalam lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi pada waktu ini juga sedang terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai lapangan usaha Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, jikalau tidaklah ingin daya beli publik lalu pertumbuhan kegiatan ekonomi makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah memperhitungkan dengan matang rencana dan juga dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, pertumbuhan dunia usaha akan tetap memperlihatkan terjaga dengan berbagai insentif yang mana disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu perihal PPN 12 persen dan juga kemungkinan bisa jadi ditunda atau tidak, eksklusif di dalam One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Jam 21.30 WIB.
