JCC Dikelola Mandiri oleh PPKGBK, Pelaku MICE Harap-harap Cemas

Fibingunp – JAKARTA – Sekretaris Jendral Asosiasi Korporasi Pameran Indonesia ( ASPERAPI ), Jeffrey Eugene mengajukan permohonan pemerintah menjaga lapangan usaha Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) . Hal ini dilaksanakan setelahnya pengakhiran kontrak yang dimaksud diadakan oleh Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap pengelolaan Ibukota Convention Center (JCC) Senayan , Jakarta.
Menurut Jeffrey, inovasi pengelolaan dinilai berpotensi untuk menurunkan standar kualitas layanan serta menyokong berbagai pengguna JCC berpindah ke venue lainnya.
Ia mengamati situasi yang terjadi di dalam JCC terkait rencana pengelolaan venue yang dimaksud oleh PPKGBK memproduksi berbagai anggotanya khawatir. Pasalnya, pembaharuan pengelola sanggup mengancam standar layanan pada JCC yang digunakan selama ini menjadi kiblat pengelolaan MICE pada Indonesia, bahkan di dalam Asia.
“Di komplek GBK ini sesungguhnya ada beberapa venue untuk kegiatan MICE. Tapi anggota ASPERAPI setiap saat memprioritaskan JCC, selain kapasitasnya besar, yang tersebut utama pengelolanya telah teruji bertahun-tahun. Standar layanan yang digunakan selama ini diterapkan oleh pengelola JCC sangat tinggi, makanya event organizer (EO) baik lokal maupun asing terus-menerus repeat order,” kata Jeffrey, Hari Jumat (22/11/2024).
Sambung beliau menambahkan, mengamati pengalaman serta fakta yang digunakan terjadi di tempat sektor MICE Indonesia, hampir semua venue besar dikelola oleh swasta. Selain JCC yang dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama (GSP), ICE BSD oleh PT Indonesia International Expo juga JIExpo yang digunakan dimiliki serta dikelola oleh PT DKI Jakarta International Expo.
Saat ini juga sedang ada penyelesaian pengerjaan venue baru di dalam kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) II seluas lebih banyak dari 120 meter persegi yang juga akan dikelola oleh swasta.
“Sebagai pelaku usaha, ASPERAPI akan terus-menerus membantu upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kontribusi sektor MICE ini terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu harapan kami pemerintah juga mampu menjaga iklim sektor ini selalu kondusif lalu menjamin diterapkannya standar layanan yang dimaksud tinggi, profesional, akuntabel juga terukur seperti yang mana sudah ada diberikan oleh venue-venue besar seperti JCC,” tambah Jeffrey.
Lebih sangat jauh Jeffrey menegaskan, menjalankan lapangan usaha MICE itu sulit. Karena hal ini tidak ada cuma berkaitan dengan kompetensi juga rekam jejak, tetapi juga jejaring usaha yang digunakan tentunya dibangun bertahun-tahun. Karena itu adanya ancaman terhadap pembaharuan pengelola di tempat JCC sudah pernah menjadi perhatian penting ASPERAPI.
Apalagi dalam lapangan usaha MICE Indonesia tak sejumlah pelaku usaha yang digunakan mempunyai kemampuan mengurus venue sebesar JCC. Bahkan sebagian besar pengelola venue baik yang dimaksud ada dalam Ibukota maupun di tempat berbagai kota lainnya dalam Indonesia pernah belajar dan juga terhubung dengan pengelola JCC ketika ini.
“Jangan berpikir dengan mengubah pengelolaan JCC semua vendor akan secara langsung melanjutkan kerjasamanya. Apalagi jikalau pengelola baru miliki kualifikasi kemudian akuntabilitas yang digunakan lebih banyak rendah dibandingkan pengelola sebelumnya. eksekutif harus mengambil tindakan terbaik untuk menyelamatkan Industri ini dari kepentingan sepihak serta jangka pendek,” tegasnya.





