Setara Institute Kuantitas Standard Demokrasi Pilpres juga pemilihan kepala daerah 2024 Rendah

Fibingunp – JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses menjauhi hingga pelaksanaan Pilpres dan juga Pemilihan Kepala Daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Angka HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di tempat Rezim Transisi yang dikeluarkan Setara Institute.

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi pada waktu ini ditandai partisipasi pemilihan Serentak 2024 tidak ada menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang mana tidak ada inklusif, hingga representasi perempuan di kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.

“Hal inilah yang tersebut menjadi alasan di dalam balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut dan juga pada pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang diterima, Selasa (10/12/2024).

Dalam tabel perbandingan skor Ukuran HAM periode I (2014-2019), 2023, juga tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil lalu urusan politik sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).

Dengan menurunnya hak sipil lalu urusan politik pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi kemudian berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.

Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk juga khususnya memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang tersebut patuh pada prinsip rule of law kemudian standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.

Diketahui, Angka HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, kemudian pemenuhan HAM di area Indonesia.

Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang tersebut terdapat di Kovenan Internasional Hak Sipil kemudian Politik lalu Kovenan Internasional Hak Sipil serta Politik kemudian Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil juga kebijakan pemerintah juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang mana selanjutnya diturunkan ke di 50 sub indikator.

Penilaian dilaksanakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang tersebut menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, juga pemenuhan HAM yang digunakan paling buruk. Lalu, bilangan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang tersebut paling baik.

Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber lalu expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.