Sinergi Ormas juga otoritas Perlu Diperkuat Menghadapi Tantangan Keberagaman dalam Indonesia
Fibingunp – JAKARTA – Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, serta agama, mempunyai tantangan besar pada menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satu tantangan yang disebutkan adalah berkembangnya paham sektarian yang tersebut sanggup memecah belah masyarakat. Paham sektarian banyak kali muncul akibat sifat keegoan, juga ketidaktoleranan terhadap perbedaan, yang digunakan dapat berujung pada konflik lalu kekerasan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah juga organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial kemudian mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan juga toleransi di hidup bermasyarakat.
Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hamim Ilyas menyoroti konflik yang dimaksud terjadi antarormas yang tersebut kerap muncul belakangan ini. Menurutnya, organisasi rakyat maupun organisasi keagamaan harus miliki visi, misi kemudian tujuan yang tersebut jelas, sehingga mempunyai kaderisasi lalu pembinaan dalam di internal anggotanya.
“Organisasi yang digunakan benar untuk mencapai tujuan itu ada pengkaderan, ada pembinaan anggota, itu dilakukannya, sehingga organisasi itu terus berlanjut,” kata Hamim di tempat Yogyakarta, Hari Minggu (26/1/2025).
Selain itu, menurut Hamim, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama pada menggalang hidup berdampingan di kebhinekaan, khususnya mendirikan sumber daya manusia yang digunakan moderat serta inklusif. Contohnya dengan mempelajari agama secara komprehensif juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan (khilafiyah) tiada dipandang sebagai konflik melainkan sebagai rahmat.
“Karena biasanya pemimpin-pemimpin ormasnya itu belajarnya belaka agama saja, ketika belajar agama, bukan paham hidup sekarang,” kata Dosen Fakultas Syariah juga Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
“Sebetulnya nggak bisa saja Al-Quran juga Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa,” kata Hamim.
Ia mengungkapkan boleh semata meyakini suatu hal adalah kebenaran, namun jangan menganggap suatu hal itu adalah kebenaran mutlak, lantaran setiap orang miliki pembenaran di versinya. Sikap merasa paling benar inilah yang digunakan mudah menyebabkan konflik antar umat beragama.
“Ketika yang tersebut dipelajari masa lalu, lalu sekarang tidaklah relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu mungkin saja yang dimaksud terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan,” kata penulis kitab Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil’alamin.
Dengan adanya pembinaan, sejatinya organisasi publik juga ormas tiada hanya saja berperan sebagai wadah untuk kelompoknya saja, namun juga dapat tumbuh untuk dapat bermanfaat antar sesama tidaklah terjebak pada perdebatan yang mana mengakibatkan konflik. Misalnya dengan menyukseskan kegiatan pemerintah di mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui pengkaderan anggota yang dimaksud anti korupsi, serta mempunyai kompetensi dalam bidangnya.
“Kalau misalnya itu potensinya itu pada bidang kondisi tubuh terjun di area bidang kesehatan, kalau kemudian potensinya itu di area bidang sosial kemunusiaan, ya terjun pada bidang itu,” kata Hamim.
Ia berharap dengan wawasan kebangsaan yang dimaksud kuat lalu pemahaman moderasi beragama luas, kolaborasi pemerintah dengan organisasi rakyat mampu mewujudkan publik Indonesia yang mana beradab, aman kemudian damai.
