Fibingunp – JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan kemudian pertanian sebagai isu masyarakat yang mana strategis juga prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan umum akibat pelibatan masif TNI terlibat serta cara-cara militer di teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang mana diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima warga sipil, apalagi bagi dunia pangan dan juga pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Akhir Pekan (22/12/2014).
Dina mengamati strategi ini perlu dipandang sebagai jalan sedang pada mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil kemudian militer.
“Namun faktanya, hingga pada waktu ini kecenderungan sipil kemudian birokrasi kita masih tertatih pada menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan pada hal penegasan sistem komando lalu kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang sudah dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara pada kawasan regional dan juga global.
Berdasarkan skor yang digunakan dikeluarkan Bank Bumi pada 2023 di mengukur kinerja lalu efektivitas pemerintahan di area dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di tempat peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Ukuran Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang tersebut serupa persis dengan 2014.
“Sistem pilpres proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi dan juga inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer di menjembatani kegentingan situasi pada proses peralihan akibat tingginya inefisiensi dan juga mengguritanya korupsi pada semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional serta melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang tersebut lebih tinggi efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural telah lama terlatih dengan pola komando yang mana terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang mana lebih banyak terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan juga keseriusan di proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil bisa jadi mengadopsi yang disebutkan pada masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil masih fundamen di demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer bergerak hanya saja mampu dijalankan di rentang waktu, kondisi juga skala tertentu agar tiada menjadi bias, tumpang tindih kemudian kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Perlindungan (Unhan) ini.
