Fibingunp – JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Krusial Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang tersebut dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan pemodal harus melintasi kajian komprehensif untuk mengukur faedah bagi rakyat luas, hingga prospek dampak lingkungan kemudian sosial yang ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Pengaruh Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan belaka keinginan,” ujar Said Didu ketika ditemui di tempat Tangerang, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh rakyat bukanlah sekedar kepentingan bidang usaha untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal sejumlah peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir hanya saja untuk dan juga digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau hanya saja bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan banyak mendapatkan prasarana kemudahan yang tersebut diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, dan juga dunia usaha yang ada di proses pengerjaan PSN mampu ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko urusan politik pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang tersebut protes, negara yang tersebut harus bayar, bukanlah pengembang,” lanjutnya.
Tak semata-mata itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 di tempat era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru di area akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang dimaksud dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
