Jakarta – Sultan Subang Asep Sulaeman Sabanda menggugat PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Mantan Komisaris Utama PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) itu menggugat Anggota Bursa (AB) ini banyaknya Simbol Rupiah 8,17 triliun.
Pertikaian yang disebutkan dimulai dari Mirae Sekuritas memulai gugatan ke dua pihak yaitu Asep Sulaeman Sabanda kemudian Senandung Seputih SDN BHD. Melansir SIPP.PN DKI Jakarta Pusat, Mirae memohon pihak tergugat untuk membayar total kewajiban sebesar Rp810.05 miliar.
Gugatan yang disebutkan didaftarkan pada Rabu, (18/9/2024). Adapun nomor perkara yang tercatat adalah 565/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst
“Menerima kemudian mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Tergugat I kemudian Tergugat II sudah pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum Tergugat I lalu II untuk dengan segera melakukan pembayaran berhadapan dengan Total Kewajiban Tergugat I serta Turut Tergugat, yang mana seluruhnya senilai Rp810.053.676.075,” sebagaimana tercantum di petitum pengadilan tersebut.
Usai kejadian tersebut, Asep sama-sama 39 pihak lainnya menggugat balik Mirae asset dengan tuntutan ganti kerugian sebesar Simbol Rupiah 8,16 triliun atas dugaan perbuatan menghadapi hukum. Adapun gugatan yang dimaksud didaftarkan pada PN Ibukota Indonesia Selatan (Jaksel).
Adapun gugatan bernomor 1015/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL yang dimaksud didaftarkan pada Senin, 30 September 2024. Adapun klasifikasi perkaranya tercatat sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
Dalam keterang resmi yang tersebut diterima CNBC Indonesia, Pada awal September 2024, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesi menindaklanjuti secara tegas adanya kewajiban pelanggan yang mana tidak ada dilaksanakan, dengan melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri DKI Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Direktur Mirae Asset Arisandhi Indrodwisatio memaparkan langkah hukum juga secara tegas diambil mengingat adanya pelanggaran kemudian kelalaian (wanprestasi) dari para pelanggan di memenuhi kewajibannya terhadap Mirae Asset.
“Tindakan hukum yang dimaksud merupakan langkah terakhir dari perusahaan terhadap para pengguna yang mana gagal memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan beberapa tahun terakhir, setelahnya sebelumnya perusahaan telah lama melaksanakan upaya-upaya musyawarah dengan para klien namun tidak ada ada itikad baik apapun untuk penyelesaian,” ujar Arisandhi di press release, Jumat, (11/10/2024).
Arisandhi mengutarakan gugatan yang dimaksud dilayangkan Mirae Asset pada awal September terhadap 45 klien yang mana gagal memenuhi kewajibannya dan juga untuk mempertahankan hak hukum Mirae Asset yang dilindungi oleh ketentuan hukum dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga menegaskan semua pihak yang mana terlibat pada proses saham mematuhi aturan yang digunakan telah terjadi disepakati.
Perusahaan juga akan bekerja sebanding dengan otoritas terkait untuk menjamin tahapan hukum ini berjalan dengan transparan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah hukum yang mana diambil Mirae Asset yang disebutkan kemudian disusul oleh gugatan balik oleh 40 klien (dari total 45 pelanggan yang mana digugat) terhadap Mirae Asset pada akhir bulan yang mana identik dengan beberapa tuntutan dengan jumlah keseluruhan gugatan hingga triliunan rupiah.
Menurut Arisandhi, tuntutan yang mana disampaikan oleh 40 klien yang dimaksud sangatlah tidaklah berdasar, khususnya terkait dengan dalil atau dasar hukum gugatan yang digunakan kabur (obscure) dan juga dari sisi perhitungan nominal gugatan yang digunakan mirip sekali tak berhubungan.
Namun, ia tidak ada bersedia memberikan komentar lebih tinggi lanjut di menanggapi pemberitaan dan juga tuntutan yang mana disampaikan oleh para klien yang disebutkan serta akan mengemukakan untuk langkah-langkah hukum sedang berjalan.
Namun demikian, beliau lebih tinggi lanjut menghimbau terhadap seluruh pihak untuk mencegah inisiasi hukum apapun yang mana beritikad buruk, yang mana dirancang secara sengaja hanya saja untuk menciptakan gangguan-gangguan (vexatios litigation) terhadap pihak lainnya.
Hal ini sebab telah lama diatur secara khusus melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/2023 tentang Perlindungan Pengguna serta Komunitas di Bidang Jasa Keuangan.
Peraturan OJK yang dimaksud menyebutkan bahwa apabila nasabah-nasabah sebagai konsumen merasa dirugikan atau
memiliki klaim untuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), untuk terlebih dahulu mengajukan pengaduan-pengaduan secara resmi terhadap PUJK yang tersebut bersangkutan, bukanlah untuk semerta-merta mengajukan gugatan hukum, apalagi gugatan hukum yang tidak ada berdasar.
Atas kejadian ini, kegiatan seluruh operasional perusahaan, lanjutnya, tak terkendala kemudian masih beroperasi secara normal. Aktivitas proses seluruh instrumen penanaman modal lingkungan ekonomi modal di dalam Organisasi kekal berjalan seperti biasa. Pemodal tetap dapat melakukan operasi pembelian, jualan maupun penyelesaian proses sesuai dengan ketentuan yang mana berlaku.
Dia juga mengutarakan semua aset milik pelanggan aman, baik dana tunai di dalam di Rekening Dana Nasabah (RDN) maupun efek surat berharga, diadministrasikan oleh Bank Kustodian serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesi (KSEI) secara terpisah dengan aset pelanggan lain maupun aset/kekayaan Perusahaan.
Artikel ini disadur dari Digugat Rp 8,17 T Oleh Sultan Subang, Mirae Buka Suara
