Fibingunp – JAKARTA – Ketua Vanita Naraya Foundation Diah Pitaloka menekankan pentingnya perempuan pada ketahanan negara. Indonesia telah lama mempunyai beberapa Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait perempuan, namun implementasinya masih perlu diperkuat.
“Tentu ini membutuhkan kerja serupa dengan beberapa kementerian di implementasi peran bergerak perempuan pada wilayah pertahanan dan juga ketahanan negara,” ucapannya di FGD Women, Peace, lalu Security di dalam Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Dia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk meyakinkan rencana yang disebutkan benar-benar terlaksana. Diah menyoroti bagaimana pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) harus menjadi bagian dari kebijakan nasional.
Perempuan tidak ada semata-mata sekadar korban pada berbagai konflik atau krisis, tetapi juga harus diakui sebagai aktor bergerak di pertahanan negara. Selama ini, ketahanan serta pertahanan negara masih kerap dikaitkan dengan kekuatan militer juga alat perang.
Namun, pada konteks modern, pertempuran tidak hanya sekali persoalan senjata, tetapi juga mencakup strategi pertahanan informasi, ketahanan dunia usaha juga iklim. Dalam berbagai aspek tersebut, perempuan memiliki peran yang digunakan sangat penting.
Dalam isu ketahanan ekonomi, perempuan sebagai bagian dari tenaga kerja lalu penggerak perekonomian informal mempunyai peran signifikan pada menjaga stabilitas. Begitu pula pada keamanan lingkungan di dalam mana perempuan banyak menjadi garda terdepan di upaya mitigasi dampak inovasi iklim.
Di sisi lain, perempuan juga berada pada kedudukan rentan di dalam berbagai arena konflik juga krisis seperti tindakan hukum perdagangan manusia, migrasi paksa, lalu kekerasan berbasis gender. Kkarena itu, penting bagi negara untuk bukan belaka meninjau perempuan sebagai korban, tetapi juga sebagai inisiator solusi ketahanan nasional.
Diah berharap forum yang diadakan ini dapat melahirkan strategi kemudian kegiatan nyata yang tersebut bisa saja diterapkan dalam setiap wilayah kerja pemerintah. Dia juga menyebutkan adanya opsi keterlibatan kepolisian pada forum ini yang digunakan meningkatkan kekuatan kolaborasi lintas sektor.
“Kita perlu menempatkan perempuan tidak ada semata-mata sebagai korban atau calon korban, tetapi juga sebagai aktor aktif. Mereka adalah warga negara yang dimaksud memiliki hak serta peran pada mendirikan konsep pertahanan lalu ketahanan nasional,” katanya.
