Novel Baswedan Benarkan Hasto Pernah Cerita Jokowi Inisiator Revisi UU KPK

Fibingunp – JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan pernah bertemu dan juga berbincang dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait alasan revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019. Dalam kesempatan itu, Hasto mengungkap dalang revisi UU KPK.
“Benar, saya bertemu beliau (Hasto) dalam acara peluncuran lalu orasi ilmiah Profesor Sulistyowati Irianto di area Universitas Indonesia,” kata Novel pada keterangannya untuk awak media, Hari Sabtu (22/2/2025).
Novel menceritakan ketika bertemu dengan Hasto, ia secara langsung menanyakan mengapa melakukan pelemahan KPK dengan revisi UU juga penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK.
“Ketika bertemu tersebut, saya tanyakan untuk yang bersangkutan mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU lalu dilanjutkan dengan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK? Hingga KPK benar-benar lumpuh,” katanya.
Sepengetahuannya, kata Novel, Hasto adalah teman dekat mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang dimaksud merusak lembaga antirasuah itu. “Saya juga komunikasikan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang mana merusak KPK,” katanya.
Menurut Novel, ketika itu Hasto menjawab secara singkat pertanyaan singkat yang tersebut mirip dengan pernyataannya yang digunakan beredar lewat video berdurasi 5 menit di unggahan akun YouTube koreksi_org dengan judul Nyanyian Hasto: Jokowi, Revisi UU KPK lalu Dana Rp3 Juta USD.
“Dan waktu itu secara singkat yang digunakan bersangkutan menjawab kurang lebih besar sebagaimana di rekaman tersebut. Tetapi oleh sebab itu situasi acara, maka cuma bisa saja bicara singkat saja,” kata Novel.
Sementara itu, di video yang tersebut beredar itu Hasto menceritakan bahwa ia bertemu Novel Baswedan, Rocky Gerung, lalu beberapa tokoh civil society lainnya dalam Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024. Dia pun mengungkapkan bahwa yang dimaksud memelopori revisi UU KPK yang digunakan mengkerdilkan KPK di dalam di upaya pemberantasan korupsi bukanlah PDI Perjuangan.






