Fibingunp – JAKARTA – Dewan Pakar BPIP Area Strategi Kebijakan Luar Negeri Dr Darmansjah Djumala menanggapi kebijakan WTO terkait gugatan Indonesia pada bidang perdagangan kelapa sawit.
“Keputusan WTO yang dimaksud mengungguli gugatan Indonesia di dalam WTO menunjukkan Indonesia tak pernah tunduk pada tekanan kebijakan pemerintah Uni Eropa pada sengketa dagang kelapa sawit. Hal itu membuktikan juga forum perdagangan multilateral WTO taat hukum pada menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach. Ini adalah preseden bagus bagi Indonesia jikalau kita bersengketa lagi dengan negara anggota untuk komoditas lain,” ujar Djumala, Senin, 20 Januari 2025.
Sebelumnya diberitakan, Panel Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (World Trade Organization) pada 17 Januari lalu memutuskan kebijakan Uni Eropa (UE) berhadapan dengan minyak sawit serta biofuel berbasis tumbuhan sawit adalah praktik diskriminasi.
Sebelumnya, UE membatasi pemakaian materi dasar kelapa sawit untuk biofuel sehingga merugikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor sawit terbesar di tempat dunia.
Djumala yang tersebut pernah bertugas dalam PTRI Jenewa, Swiss, menangani isu-isu perdagangan internasional di dalam WTO selama ini UE menuduh sawit Indonesia tak memenuhi standar kebugaran sebab kadar lemak serta kolesterolnya tinggi.
UE juga menuduh pengembangan perkebunan sawit Indonesia tiada memenuhi standar lingkungan hidup.
Menurut Djumala, tuduhan UE yang dimaksud bukanlah semata sebab alasan kondisi tubuh dan juga lingkungan hidup. “Tapi, lebih besar penting dari itu, kebijakan UE lebih banyak bermotifkan kebijakan pemerintah perdagangan. UE sejak 2003 mulai menerapkan kebijakan renewable energy dengan menggunakan minyak nabati untuk produksi biofuel, yaitu rapeseed serta bunga matahari,” ujarnya.
Dalam hitungan ekonomi, ternyata sebagai unsur dasar pembuatan biofuel, rapeseed, dan juga bunga matahari lebih lanjut mahal dari kelapa sawit. Hal ini akan menurunkan daya saing rapeseed serta bunga matahari terhadap kelapa sawit.
Dia menuturkan akibat kalah bersaing dengan sawit Indonesia lalu untuk melindungi petani rapeseed juga bunga matahari, UE menerapkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi penyelenggaraan sawit sebagai material dasar biofuel.
