Fibingunp – JAKARTA – Kementerian Manufaktur (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk menggalang keberlanjutan lapangan usaha otomotif pada berada dalam tantangan berat yang diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang dimaksud meningkatkan nilai tukar kendaraan bermotor dan juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan bursa sebesar 13,9%, menyisakan total pelanggan sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih banyak rendah dibandingkan tren bursa yang digunakan selama satu dekade terakhir stagnan pada kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), kemudian bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang meningkatkan tarif kendaraan.
Selain itu, jumlah agregat kelas menengah yang mana menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah keseluruhan kelas menengah dalam Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun nomor ini merosot menjadi belaka 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut merusak kekuatan daya beli masyarakat, yang dimaksud berdampak secara langsung pada pemasaran kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, lalu Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, sektor otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, juga BBNKB yang dimaksud menyebabkan nilai tukar kendaraan semakin mahal dalam pangsa domestik,” jelas Setia Darta pada keterangannya di area Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Menyokong Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah lama mengajukan beberapa usulan insentif, di area antaranya:
– PPnBM Ditanggung otoritas (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, dan juga mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB dan juga BBNKB berbentuk penundaan atau keringanan, yang mana diharapkan dapat menekan kenaikan nilai tukar kendaraan pada pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi telah dilakukan menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB kemudian BBNKB untuk membantu bidang otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan lapangan usaha otomotif nasional serta menjaga daya saingnya dalam lingkungan ekonomi domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan lingkungan ekonomi otomotif Indonesia dengan estimasi pelanggan yang digunakan kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan lingkungan ekonomi berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang sudah pernah berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian serius akibat kontribusi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang lebih besar dari 10% terhadap Ekonomi Nasional sektor manufaktur lalu menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di tempat seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang mana Telah Diberikan: Efektivitas serta Tantangan
Hingga kini, pemerintah telah terjadi merilis diskon pajak pemasaran melawan barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot transaksi jual beli mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan biaya pada kendaraan tertentu, pangsa secara keseluruhan tetap saja lesu akibat daya beli rakyat yang dimaksud menurun.
