Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Kepedulian Manusia Harus Zero Politik

Fibingunp – JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang digunakan berbasis bergerak di tempat bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, ia harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul ketika dihubungi melalui arahan singkat, Mulai Pekan (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang tersebut mengatakan “di menghadapi kebijakan pemerintah adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak sanggup duduk bareng untuk mencari titik sedang berhadapan dengan persoalan yang digunakan ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise kemudian kematangan mengamati tentang ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono lalu Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim sudah terpilih pada Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang mana diselenggarakan di area Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang mana diselenggarakan di dalam Hotel Sultan. Mereka saling klaim telah terjadi mendapat dukungan dari para PMI di tempat daerah.
Bahkan, JK akan melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pengumuman Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal kemudian pengkhianatan.






