Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Dirut Pertamina: Ini adalah Adalah Tanggung Jawab Saya

Fibingunp – JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap saja bertanggung jawab berhadapan dengan situasi yang terjadi di dalam perusahaan, meskipun tindakan hukum yang tersebut mencuat ketika ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang mana diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif kemudian perbaikan internal agar kepercayaan umum terhadap Pertamina dapat dipulihkan.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.

Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap memperlihatkan ada dalam pundaknya. Oleh oleh sebab itu itu, ia bersatu jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan juga melakukan konfirmasi kejadian sama tidaklah terulang ‘kembali’.

“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang digunakan diberi amanah pada waktu ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR dalam Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).

“Saya hadir untuk memohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia melawan kejadian yang dimaksud sudah pernah menyebabkan kegaduhan pada masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.

Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan persoalan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tiada segera tampil ke umum guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang dimaksud diambil agar tiada memperkeruh suasana juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi juga evaluasi internal.

“Kami sangat membantu proses penegakan hukum yang mana diadakan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang dimaksud ditemukan dan juga memberikan ruang terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah dilakukan membentuk crisis center yang mana bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, dan juga memantau peluang risiko usaha juga operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan juga efektivitas di menangani berbagai tantangan pada masa depan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada memverifikasi keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang digunakan sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang menopang perekonomian nasional.