Fibingunp – JAKARTA – Jumlah publik kelas menengah pada Indonesia tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 18,8% pada beberapa tahun terakhir, dari 57,33 jt menjadi 48,27 juta. Hal ini pun berdampak pada daya beli , konsumsi domestik, kemudian stabilitas perekonomian nasional .
Diungkap Kepala Pusat Studi Kondisi Keuangan Makro juga Keuangan, Zamroni Salim bahwa, salah satu pemicu utama penurunan kelas menengah adalah tekanan sektor ekonomi yang mana semakin besar. Semua ini tiada lepas dari semakin tingginya pajak lalu juga biaya hidup yang harus dibayarkan.
“Kelas menengah menghadapi beban berat, seperti kenaikan tarif pajak penghasilan, tambahan pungutan seperti TAPERA, hingga cukai makanan juga minuman berpemanis. Hal ini mempersempit ruang gerak dunia usaha mereka,” ungkap Zamroni di acara Economic Outlook 2025, Rabu (11/12/2024).
Selain itu konsumsi domestik yang digunakan selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ekonomi bergabung terdampak. Penurunan daya beli kelas menengah menghambat peningkatan sektor produksi, yang pada akhirnya membatasi penyerapan tenaga kerja.
“Kondisi ini mengakibatkan efek domino pada sektor manufaktur lalu jasa, yang dimaksud bergantung pada stabilitas konsumsi kelas menengah,” jelas Zamroni.
Solusi untuk mengatasi penurunan ini, menurut Zamroni, harus berfokus pada kebijakan yang mana membantu kelas menengah, seperti pengurangan beban pajak lalu insentif ekonomi. Ia pun menilai pemerintahan perlu meninjau kembali kebijakan yang memberatkan kelas menengah.
“Dukungan seperti subsidi energi atau kegiatan sosial yang mana tambahan inklusif dapat membantu memperbaiki daya beli mereka,” tambahnya.
Selain itu Zamroni menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja baru di tempat sektor-sektor yang digunakan strategis, seperti manufaktur dan juga teknologi. Penyertaan Modal dengan efek pengganda tinggi, seperti pada sektor tekstil, makanan, serta bidang berbasis teknologi, harus menjadi prioritas untuk menguatkan kelas menengah.
Pemerintah juga diharapkan lebih banyak proaktif pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sekolah serta kesehatan. Sebab peningkatan kualitas SDM akan membuka kesempatan bagi kelas menengah untuk kembali bertambah serta berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian.
