YouTube Perketat Aturan Soal Konten Judi Online

Fibingunp – SINGAPURA – YouTube, platform digital berbagi video, mengumumkan kebijakan terbaru terkait perjudian online untuk melindungi pengguna dari konten yang berpotensi membahayakan.

Menurut pengumuman tersebut, penguatan kebijakan yang ada mengenai konten perjudian daring di area platform digital akan berlaku pada tanggal 19 Maret pada seluruh dunia.

“Berdasarkan kebijakan kami pada waktu ini terkait barang atau jasa ilegal atau yang tersebut diatur, kami bukan mengizinkan metode apa pun untuk mengarahkan pemirsa secara langsung ke situs web atau program perjudian yang dimaksud tidak ada dikenali oleh Google. Hal ini termasuk URL, tautan teks serta gambar, tampilan visual (termasuk logo) atau referensi lisan.”

“Harap diperhatikan bahwa konten yang menjanjikan keuntungan dapat dihapus terlepas dari apakah situs web atau aplikasi mobile perjudian daring yang dimaksud disetujui oleh Google,” kata pengumuman itu.

YouTube milik Google menyatakan bahwa konten yang mana tidak ada melanggar Pedoman Komunitas, tetapi masih menampilkan perjudian kasino daring kemudian memperkenalkan aplikasi mobile terkait dapat dikenakan batasan usia.

“Ini berarti bahwa konten perjudian daring (termasuk taruhan olahraga daring kemudian penggambaran perjudian fisik) tidaklah dapat dilihat oleh pengguna yang tersebut tak masuk atau pengguna yang dimaksud berusia dalam bawah 18 tahun.

“Kami memahami bahwa pembaruan ini dapat memengaruhi kreator konten yang tersebut berfokus pada perjudian daring seperti permainan dan juga perangkat lunak kasino, tetapi kami yakin pembaharuan ini merupakan langkah penting pada melindungi komunitas, khususnya pemirsa muda.”
“YouTube berjanji untuk mengupayakan pembuat konten sekaligus menjamin jaringan yang tersebut aman juga bertanggung jawab bagi semua,” kata pengumuman itu.

Langkah yang digunakan diambil YouTube ini sejalan dengan upaya berkelanjutan eksekutif MADANI untuk memerangi aktivitas perjudian daring.

Pemerintah sudah pernah mengambil tindakan kritis termasuk memperkenalkan Lisensi Pemberi Layanan (ASP) Kelas C untuk penyedia layanan media sosial serta instruksi internet di dalam Tanah Melayu lalu mengesahkan Undang-Undang Keselamatan Secara Online 2024 oleh Parlemen pada 12 Desember tahun lalu, yang tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan daring bagi penduduk Malaysia.