Fibingunp – JAKARTA – eksekutif Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan di acara Apresiasi Prestasi pemerintahan Daerah 2024 untuk kategori pelayanan umum dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang dimaksud diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di acara Apresiasi Prestasi otoritas Daerah tahun 2024 dalam Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pelaksana melakukan penilaian juga penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu dijalankan pasca melintasi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri juga Bappenas, juga survei kepuasan penduduk ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang dimaksud diberikan lantaran Provinsi Jawa Tengah miliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk keperluan pelayanan publik. Sebab, di postur Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih lanjut tinggi dibandingkan dana transaksi yang digunakan bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya di rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan publik diharapkan akan mampu lebih banyak baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah sudah ada miliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah agregat itu atau 854 UPP telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik telah mencapai 35 unit yang tersebar di tempat 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis juga terus dilakukan. Perbaikan pelayanan umum juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan untuk rakyat semakin baik, efektif, juga efisien. Juga memudahkan penduduk pada mengakses pelayanan dan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian pada penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif kemudian kualitatif, juga berdasarkan data sekunder juga survei lapangan.
